Warga Tamalanrea Kompak Tolak PSEL, Minta Pemerintah Jangan Korbankan Permukiman

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id- Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL di Kecamatan Tamalanrea terus menguat.

Warga Kelurahan Bira bersama sejumlah tokoh masyarakat mendatangi Balai Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Selasa (19/5/2026).

Masyarakat menilai lokasi proyek terlalu dekat dengan kawasan permukiman dan dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan maupun lingkungan warga sekitar.

Perwakilan warga, H. Akbar Adhy, mengatakan masyarakat tetap konsisten menolak pembangunan PSEL di wilayah Tamalanrea.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menyuarakan penolakan terhadap pembangunan PSEL di wilayah kami,” ujarnya.

Menurut Akbar, masyarakat berharap pemerintah meninjau ulang lokasi pembangunan dan membuka ruang komunikasi yang lebih transparan kepada warga terdampak.

Penolakan juga disampaikan tokoh masyarakat lainnya, H. Azis, yang mempertanyakan proses awal proyek yang dinilai minim sosialisasi.

Ia menyebut warga baru mengetahui rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah setelah muncul informasi dari pemerintah setempat, sementara proyek disebut telah berjalan sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Proyek sudah berjalan lebih dulu, sementara sosialisasi ke masyarakat dilakukan belakangan. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami,” katanya.

Azis juga mempertanyakan keberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL yang menurutnya belum pernah dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.

Selain tokoh masyarakat, suara penolakan turut datang dari kalangan ibu rumah tangga.

Salah seorang warga Tamalanrea, Desina, mengaku khawatir karena lokasi proyek berada sangat dekat dengan rumah warga.

“Kami tidak menolak proyeknya. Yang kami tolak adalah lokasinya karena berada di tengah permukiman,” tegasnya.

Desina berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Makassar tidak mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang akan terdampak langsung.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog awal antara pemerintah dan masyarakat terkait rencana pemindahan lokasi proyek PSEL di Kota Makassar. (*)