Tuntut Hak Buruh Terpenuhi, Ratusan Pekerja Lakukan Aksi Unjuk Rasa di DPRD Sulsel

MAKASSAR, RAZFM – Ratusan Massa buruh yang tergabung dalam Partai Buruh Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel Senin, 06/02/23.

Selain Partai Buruh unjuk rasa itu juga di ikuti oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Nusantara, Federasi Buruh Indonesia dan Forum Warga Makassar.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para buruh menyuarakan dua hal yakni menolak isi Peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Omnibuslaw dan kedua banyaknya kasus para pekerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja yang mandek hingga saat ini.

Koordinator Lapangan unjuk rasa Taufik mengatakan, melalui DPRD Sulsel peningkatan pengawasan terhadap perusahaan harus lebih dtingkatkan agar para buruh tidak dirugikan.

“Makanya kami meminta melalui DPRD Sulsel itu didorong bahwa teman-teman pengawasan ketenagakerjaan provinsi itu bekerja maksimal karena terbukti di beberapa perusahaan dikawasan industri maupun dikota Makassar sendiri banyak yang membayar upah dibawah minimum, tidak memiliki jaminan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan,” ungkap Taufik.

Taufik menjelaskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah disahkan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman namun per Februari 2023 masih ada perusahaan Yeng belum menerapkan aturan tersebut.

“UMP telah disahkan oleh Gubernur tapi realisasinya dilapangan itu tidak seperti itu,” imbuhnya.

“Banyak perusahaan Bahkan di Indomode Alauddin anggota kami ada 38 orang yang menuntut hak itu kemudian di PHK, padahal dia hanya mempertanyakan kenapa saya tidak di gaji UMK? kenapa saya tidak punya BPJS? dan sampai hari ini kami laporkan ke kepolisian di Polda Sulsel terkait dengan dugaan membayar Upah dibawah minimum,” terang Taufik.

Lanjut Taufik, selain itu kriminalisasi terhadap buruh masih sangat tinggi di Sulsel.

“Salah satu anggota kami di partai buruh itu bahkan ada yang menjadi tersangka karena melakukan aksi unjuk rasa itulah kriminalisasi terhadap buruh ini yang ada di Sulsel itu masih sangat tinggi padahal sejatinya teman-teman pekerja ini menuntut hal yang normatif saja yaitu hak mereka yang telah diatur oleh undang-undang,” tandasnya.

Taufik meminta kepada pengawas ketenagakerjaan bisa lebih maksimal melakukan pengawasan kepada perusahaan.

“Harapannya pemerintah dan DPRD Provinsi Sulsel itu meningkatkan SDM khususnya pengawas-pengawas ketenagakerjaan ini, jika tidak maka buruh yang ada di Sulsel tidak merasakan yang namanya kesejahteraan,” ujar Taufik.