Rapat Evaluasi TPPS, 12 Daerah Jadi prioritas Penurunan Stunting

MAKASSAR, RAZFM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Evaluasi Program Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Triwulan I tahun 2023 di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel, Kamis (04/05/23).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang DP3AP2KB dan Kepala Bidang PPM Bappelitbangda Sulsel dan OPD teknis terkait lainnya serta mitra strategis dari UNICEF dan Jenewa Madani.

Dalam sambutannya, Andi Rita mengatakan kegiatan ini menjadi forum diskusi untuk mengevaluasi program kerja TPPS di triwulan I sekaligus menyusun rencana kegiatan dengan fokus pada optimalisasi kegiatan lintas sektor dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.

“Rapat evaluasi ini menjadi komitmen bersama, lewat kolaborasi dan integrasi lintas sektor upaya percepatan penurunan stunting dapat kita tingkatkan bersama,” ujar Andi Rita

Dirinya menyebutkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Sulawesi Selatan mengalami penurunan 0,2 persen dari 27,4 persen tahun 2021 menjadi 27,2 persen pada tahun 2022.

“Kondisi ini menggambarkan perlunya peguatan kolaborasi dan sinergitas bersama dalam penanganan stunting melalui optimalisasi peran dan fungsi TPPS secara berjenjang. Kita berharap kesepakatan dalam rapat evaluasi ini dapat ditindaklanjuti dilapangan sesuai dengan peran masing-masing” tutup Andi Rita.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rosmini Pandin, juga selaku koordinator Bidang I (intervensi spesifik dan sensitif) menyampaikan apresiasi atas komitmen Tim TPPS Sulawesi Selatan.

“kegiatan ini merupakan kerjasama yang sangat baik untuk percepatan penurunan stunting khususnya di Sulawesi Selatan sehingga kita mampu mengevaluasi bersama tim TPPS, khususnya kami di bidang” ujar Rosmini

Rosmini memyebutkan dirinya melalui Dinas Kesehatan telah melakukan intervensi terhadap kelompok sasaran yaitu remaja putri, ibu hamil dan balita berkenan dengan intervensi sensitif.

“Sesuai perkembangan data e-PPGBM bulan februari tahun 2023 prevalensi stunting mencapai 8,1% dan kita sudah ada inovasi aksi stop stunting yang tersebar di 24 kabupaten/kota,” paparnya.

Sementara itu Perwakilan Dinas P3AP2KB selaku Koordinator bidang II (bidang komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga) Hastina Dahlan menyampaikan kelembagaan TPPS perlu ditingkatkan melalui Rapat Koordinasi, Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja TPPS dan menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Selanjutnya, Koordinator bidang III (koordinasi, konvergensi dan perencanaan) yang di hadiri oleh Muhammad Ukrima Rijal, ST, MM menyampaikan pelaksanaan 8 aksi konvergensi menjadi instrumen pengendalian.

“Pelaksanaan 8 aksi konvergensi sebagai instrumen bersama dalam rangka mengendalikan tahapan perencanaan program dan kegiatan yang nantinya akan di lakukan penilaian kinerja daerah, terhadap laporan hasil evaluasi pada tahun 2022 pemerintah provinsi sulawesi selatan telah mengalokasikan anggaran khusus penanganan stunting yang jumlahnya meningkat dari tahun 2021 dan tahun 2022” ujar Ukrima Rijal.

Disebutkan, hal ini telah sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 Pilar 1, dimana dalam kegiatan peningkatan komitmen percepatan penurunan Stunting salah satu indikator keluarannya adalah setiap Pemerintah Daerah agar meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting minimal 10% dari tahun sebelumnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Koordinator Program Manager Satgas Stunting Sulawesi Selatan, Andi Irfanji menyampaikan terkait poin kunci rapat evaluasi terkait pembinaan dan monev terpadu ke kabupaten kota hingga desa dan kelurahan.

“Ada 12 kabupaten kota prioritas yang angka prevalensi stunting-nya meningkat, untuk itu berbagai upaya yang akan dilakukan Tim Satgas Stunting yaitu penguatan fasilitator kabupaten kota melalui 8 aksi konvergensi, mendorong peningkatan kinerja TPPS provinsi, dan pembinaan TPPS kabupaten kota hingga desa kelurahan, melakukan bimbingan teknis tagging anggaran PPS dan integrasi terhadap inovasi PPS seperti dapur sehat atasi stunting (Dashat), rumah gizi, bapak bunda asuh stunting (BAAS), kolaborasi aksi stop stunting,” ujar Andi Irfanji.