Pemprov Sulsel Usulkan Indeks Perlindungan Anak Jadi IKU Kepala Daerah

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong agar Indeks Perlindungan Anak dimasukkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah sebagai langkah strategis mencegah praktik perkawinan anak hingga tahun 2030.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulsel, Andi Mirna, mengatakan pencegahan perkawinan anak harus menjadi agenda pembangunan daerah yang terencana dan teranggarkan, bukan hanya dianggap sebagai persoalan keluarga.

“Kalau Indeks Perlindungan Anak masuk IKU, maka kepala daerah langsung bertanggung jawab atas capaiannya kepada Presiden,” ujar Andi Mirna saat membuka Lokakarya Program BERANI II Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (18/12).

Ia menjelaskan, target 2030 sejalan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulsel dan seluruh kabupaten/kota. Karena itu, komitmen daerah dinilai krusial dalam upaya perlindungan anak secara berkelanjutan.

Selain perkawinan anak, Andi Mirna juga mengingatkan ancaman serius lain yang dihadapi anak-anak, seperti perdagangan orang hingga paparan paham radikalisme.

Menurutnya, perkawinan anak memiliki dampak luas, mulai dari meningkatnya angka putus sekolah, stunting, kemiskinan ekstrem, hingga persoalan keamanan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Sulawesi–Maluku, Hendra Widjaja, menegaskan batas usia minimal perkawinan 19 tahun menjadi tolok ukur penting dalam perlindungan hak anak. Ia menyebut, praktik perkawinan anak berkontribusi besar terhadap stunting dan tingginya risiko kematian ibu.

Lokakarya BERANI II ini ditutup dengan pembacaan Deklarasi Anak Sulawesi Selatan serta penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama mencegah perkawinan anak menuju 2030. (RB)