Kemenpan RB Launching Mal Pelayanan Publik di 44 Kab-Kota di Indonesia

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi meluncurkan 44 Mal Pelayanan Publik (MPP) secara hybrid pada Kamis, 12 Desember 2024.

Langkah ini menandai kemajuan signifikan dalam tata kelola pelayanan publik di berbagai daerah.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 230 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pencapaian ini, terutama empat provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Bali, yang telah mencapai 100 persen cakupan MPP di semua kabupaten/kotanya,” ujarnya.

MPP diharapkan menjadi gerbang untuk masa depan pelayanan publik, dengan fokus pada efisiensi, percepatan layanan, dan pengurangan biaya.

“Kemenpan RB terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, menjangkau wilayah sulit, dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan MPP,” tambahnya.

MPP Kota Makassar Hadir di MGC

Salah satu daerah yang meresmikan MPP adalah Kota Makassar, yang menghadirkan layanan di lantai dua Makassar Government Center (MGC).

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menyampaikan bahwa MPP Sombere’ dan Smart Makassar adalah langkah integrasi layanan publik yang inovatif.

“MPP ini menggabungkan semua layanan yang sebelumnya tersebar, seperti SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik, dalam satu gedung. Gedung ini bahkan sudah melampaui standar nasional dengan layanan digital dan terpadu,” jelas Danny sapaannya.

Sampai sejauh ini MGC baru menyelesaikan tiga lantai, operasional gedung sudah berjalan, dan pengembangan ke lantai berikutnya akan segera dilakukan. Danny juga menambahkan bahwa gedung ini sedang dalam proses menuju sertifikasi green building.

“MGC sebuah era baru termasuk gedung baru walaupun gedung ini baru 3 lantai diselesaikan, namun sudah beroperasi nanti kita akan selesaikan lantai yang lain. Gedung ini juga menunggu status green building,” beber Danny.

80 Layanan dan 40 Instansi akan Bergabung

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyebutkan bahwa MPP Makassar akan menyediakan sekitar 80 layanan dari 40 instansi.

Saat ini, 15 instansi dengan 47 layanan telah aktif, termasuk PBG, izin praktik dokter, Bapenda, PDAM, hingga Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan.

“Sejak tahun lalu, kami telah mensosialisasikan keberadaan MPP ini, dan dalam sebulan terakhir layanan sudah aktif. Ke depan, kami berharap instansi vertikal seperti kejaksaan, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama juga akan bergabung,” ungkap Helmy.

Tidak hanya melalui MPP, Helmy menyatakan bahwa layanan publik di Makassar juga dapat diakses melalui berbagai platform digital, seperti Zoom, WhatsApp, dan situs web.

“Kami membuka banyak saluran agar masyarakat dapat mengurus perizinan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke MPP,” tutupnya.