Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan II 2022 tumbuh sebesar 8,38% qtq Dan 5,18% yoy

MAKASSAR, RAZFM – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. Agustus 2022 melalui media meeting Zoom, Rabu, 28/09/22.

Asesmen Situasi Pandemi Covid-19 dan Vaksinasi Untuk wilayah Sulawesi Selatan, per 31 Agustus 2022, kasus terkonfirmasi sebanyak 0 kasus dengan akumulasi 144.463 kasus positif (2,3% dari jumlah terkonfirmasi nasional).

Untuk Vaksinasi 1 telah mencapai 81,00% atau 6,44 juta orang, Vaksinasi 2 mencapai 60,41% atau 4,80 juta orang, dan Vaksinasi Booster mencapai 13,65% atau 1,08 juta orang. Situasi Covid-19 terkendali, masyarakat diimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan. (sumber: https://covid19.go.id/).

Ekonomi Secara Global.

Resiko bergeser dari Pandemi ke Tekanan Ekonomi Global. Inflasi global melonjak akibat supply disruption karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan excessive stimulus fiskal dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju.

Pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang terjadi menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund).

Beberapa negara memiliki rasio utang sangat tinggi diatas 60-100% PDB, biaya utang dan revolving (refinancing) risks naik tajam, serta potensi default >60 negara melonjak. Adapun potensi stagflasi karena pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi merupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan II 2022 mencapai Rp151,34 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp90,35 Triliun.

Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 8,38% (q-to-q), dan 5,18% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,8% (q-to-q) dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,42% (y-on-y).

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 60,89% (q-to-q) dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 44,11% (y-on-y).

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan negara s.d. bulan Agustus 2022 tumbuh 39.87% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Pajak Penghasilan mengalami growth yang cukup bagus, karena membaiknya kondisi perekonomian dengan meningkatnya penerimaan PPh sebesar 59,62% (y-to-y).

Dari sisi Bea Masuk sedikit mengalami penurunan di periode Agustus 2022. Penyumbang utama bea masuk dari komoditi raw sugar konsisten dengan sumbangan Bea Masuk hampir menyentuh angka 11 miliar rupiah.

Terdapat perubahan target penerimaan Pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, dari yang sebelumnya Rp13,66 Triliun menjadi Rp14,65 Triliun.

Pendapatan Negara dari sisi penerimaan Pajak untuk  wilayah Sulawesi Selatan s.d. Agustus 2022 telah mencapai Rp8,22 Triliun atau 76,42% dari target penerimaan sebesar Rp10,75 Triliun.

Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi. Penerimaan Pajak Lainnya tumbuh negative yang bersumber dari penerimaan Bea Materai.

Penerimaan PBB tumbuh negative karena terdapat WP PBB Perkebunan dari KPP Pratama Maros dan KPP Pratama Watampone yang belum melakukan pembayaran PBB.

Adapun sektor usaha yang memiliki kontribusi besar atas capaian penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Selatan yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran (kontribusi 26,87%); (2) Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (kontribusi 13,16%); (3) Industri Pengolahan (kontribusi 9,09%); (4) Kegiatan Jasa Lainnya (kontribusi 8,79%); (5) Jasa Keuangan dan Asuransi (kontribusi 8,39%).

Dari sektor bea dan cukai, wilayah Sulawesi Bagian Selatan telah mengumpulkan penerimaan s.d. Agustus 2022 sebesar Rp218,97 Miliar atau 81,89% dari target APBN Tahun 2022. Penerimaan bea masuk paling besar berasal dari Kendari sebesar Rp125,87 Miliar dan penerimaan bea keluar paling besar berasal dari Makassar sebesar Rp15,20 Miliar.

Penerimaan cukai terbesar berasal dari Kota Parepare sebesar Rp20,89 Miliar karena dalam wilayah kerja KPPBC TMP C Parepare terdapat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Soppeng dan sejumlah Pabrik Rokok lain yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pabrik.

Sektor bea masuk s.d. Agustus 2022 tumbuh secara akumulasi yang berada pada 21,51%. Pertumbuhan kinerja penerimaan Bea Masuk disebabkan oleh kinerja Devisa Bayar yang juga mengalami peningkatan, yang secara akumulasi s.d. bulan Agustus 2022 berada pada level 58,89% dan pada level 65,41% pada bulan Agustus 2022.

Kinerja Bea Keluar di bulan Agustus 2022 terpantau meningkat hingga 192,86% (y-o-y), dan secara total s.d. Agustus 2022 tumbuh sebesar 49,24% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong kinerja Produk Kelapa Sawit utamanya komoditi Kernel yang s.d. Agustus 2022 tumbuh hingga 658,40% dibanding tahun sebelumnya (y-o-y). Selain itu, ditambah juga dengan kontribusi yang tergolong konsisten dari komoditi Kakao yang s.d. Agustus 2022 memberikan kontribusi mencapai 13,89 miliar rupiah.

Penerimaan Cukai s.d Agustus 2022 didominasi oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau dengan besaran 89,67% dari total keseluruhan penerimaan Cukai pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai yang paling dominan, kinerja penerimaan Cukai HT pada bulan Agustus 2022 terpantau mengalami peningkatan di level 64,98%. Pada tahun 2022 penerimaan cukai berada di kisaran 4 hingga 7 miliar rupiah, dan terus berada pada level yang lebih tinggi dibanding tahun 2021.

Selain pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, juga terdapat pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sisi lelang. Kontribusi pelayanan Lelang s.d. Agustus 2022 di wilayah Sulawesi Selatan dari PNBP Lelang mencapai Rp18,9 Miliar, Pokok Lelang sebesar Rp1 Triliun, BPHTB sebesar Rp7,39 Miliar dan PPh sebesar Rp4,08 Miliar.

Realisasi Belanja

Belanja Pemerintah Pusat on the track namun perlu diakslerasi guna meningkatkan pemulihan ekonomi, hanya komponen belanja pegawai yang tumbuh postif. Belanja barang dan modal terkontraksi akibat keterlambatan proses lelang, penundaan kegiatan dan automatic adjustment.

Transfer ke daerah mengalami perlambatan komponen DAK Fisik yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,01% akibat kebijakan akslerasi penyaluran.

Agregat realisasi Belanja Negara sebesar Rp30 Triliun dari pagu Rp49,04 Triliun. Dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp11,13 Triliun dari pagu Rp20,23 Triliun. Utamanya  dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker K/L, program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan  peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial.

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial s.d. Agustus 2022 sebesar Rp43,11 Miliar utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.

Dari sisi APBD Realisasi Belanja APBD Sulsel s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp23,53 Triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp11,05T disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5,33 Triliun, hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional.

Komposisi penyaluran TKDD di dominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 67 persen digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah). Penyaluran TKD terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp2,64T dan terendah ada di Kota Pare-pare Rp392,30 Miliar.

Crash Program Keringanan Utang
Sebagai dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM diluncurkan Program Keringanan Utang dalam upaya memulihkan ekonomi nasional untuk meredakan beban debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah.

Program Keringanan Utang ditujukan kepada para pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah. Sebanyak 48 BKPN senilai total Rp10,08 Miliar telah direalisasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Penerima crash program keringanan utang di wilayah Sulawesi Selatan, antara lain: 9 pasien RS dengan nilai utang total Rp78 Juta, 10 UKM dengan nilai utang total Rp4,42 Miliar dan 12 dari K/L dengan nilai utang total Rp0,23 Miliar, untuk wilayah Sulawesi Tenggara antara lain: 4 UKM dengan nilai utang total Rp2,57 Miliar, 9 dari K/L dengan nilai utang total Rp2,71 Miliar, dan untuk wilayah Sulawesi Barat antara lain: 4 dari K/L dengan nilai utang total Rp64 Juta. Capaian Program Keringanan Utang dengan jumlah persetujuan crash program yang ditetapkan sebanyak 48 persetujuan dan dengan jumlah keringanan nilai total sebesar Rp422,6 Juta.

Hadir sebagai pemateri Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Asep Wawan Kurniawan, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Bapak Soebagio , Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Zaeni Rokhman, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Sudirman.