Pemkot Makassar dan Pertamina Siapkan Jam Khusus Pengisian Solar Truk dan Bus

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id – Kondisi antrean kendaraan untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kota Makassar mulai berangsur normal. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi antrean panjang yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi, mengatakan salah satu opsi yang dibahas adalah membuat klaster pengisian solar sekaligus mengatur jam operasional bagi kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus.

Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan agar antrean kendaraan tidak kembali menimbulkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk dan di ruas jalan yang memiliki kapasitas terbatas.

“Untuk solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian, sehingga semaksimal mungkin tidak mengganggu pengguna jalan yang lain,” kata Appi usai pertemuan dengan pihak Pertamina di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/09).

Ia mengatakan, sejumlah SPBU nantinya dapat diberikan pengaturan khusus, terutama SPBU yang berada di kawasan padat dan memiliki akses jalan yang relatif sempit.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Tentara Pelajar yang berada di sekitar akses ujung tol. Appi menilai antrean kendaraan besar di kawasan tersebut perlu diatur agar tidak menjadi sumber kemacetan.

“Kalau bisa sampai ke sana, menurut saya ini harus diberikan beberapa SPBU perlakuan khusus untuk tidak boleh mengisi di luar jam yang ditentukan,” ujarnya.

Sementara untuk SPBU yang berada di dalam kota dan memiliki akses jalan terbatas, Appi mengusulkan agar pelayanan lebih difokuskan kepada kendaraan kecil.

Dengan skema tersebut, kendaraan besar seperti truk dan bus diarahkan mengisi BBM di SPBU yang telah ditentukan berdasarkan klaster dan waktu operasional.

Namun, Appi menegaskan sejumlah kendaraan pelayanan publik tetap harus mendapatkan akses pengisian tanpa terhambat pembatasan waktu.

Kendaraan tersebut antara lain ambulans, mobil pemadam kebakaran, serta kendaraan pengangkut sampah.

“Harus diberikan akses yang langsung untuk proses pengisian,” katanya.

Sementara itu, pihak Pertamina menyatakan kondisi antrean BBM di Makassar saat ini sudah cenderung normal. Pengaturan yang sebelumnya diterapkan, termasuk kebijakan ganjil-genap dan pembatasan jam pengisian, dinilai cukup membantu mengendalikan antrean di lapangan.

“Konsumsi baik itu Pertalite maupun solar dalam kondisi normal. Terkait produk gasoil atau solar ini memang menjadi concern kita bersama karena perlu diatur,” ujar Executive Deny Sukendar  General Manager Pertamina Regional Sulawesi.

Pertamina juga membuka ruang untuk mempertahankan pola pengaturan yang dinilai efektif, termasuk kemungkinan penerapan klaster dan pembagian jam pengisian bagi kendaraan pengguna solar.

“Kami merumuskan kembali apakah itu terkait klaster, kemudian terkait jam pengaturan dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan landai ini bisa seterusnya berlaku,” katanya.

Terkait kebijakan ganjil-genap, Deny menyebut penerapannya mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Untuk Makassar, kebijakan tersebut sebelumnya mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Appi sendiri mengatakan kondisi antrean yang mulai normal menjadi pertimbangan untuk melonggarkan penerapan ganjil-genap.

“Kalau sudah cenderung normal, menurut saya sudah bisa umum. Lagi-lagi seperti kendaraan ojol dan sebagainya ya silakan,” ujar Appi.

Meski demikian, pengaturan di sejumlah SPBU masih dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing lokasi.

Deny  juga memastikan pengawasan terhadap penyaluran solar subsidi tetap dilakukan. Pengawasan dilakukan melalui sistem subsidi tepat dengan barcode, kamera pengawas (CCTV), serta koordinasi dengan kepolisian.

“Kami tetap menerapkan ketentuan subsidi tepat dengan sistem barcode dan juga CCTV. Kami juga masih intens koordinasi dengan bapak-bapak dari kepolisian,” kata Deny.

Pertamina juga mendorong agar satuan tugas pengawasan penyaluran BBM subsidi tetap berjalan hingga tingkat kecamatan bersama pemerintah daerah.

Terkait dugaan adanya pelangsir solar subsidi, Pertamina menyatakan siap menindaklanjuti temuan di lapangan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pertemuan antara Pemkot Makassar dan Pertamina tersebut digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar untuk membahas kondisi distribusi dan pengisian BBM, khususnya solar, serta langkah menjaga kelancaran lalu lintas di tengah aktivitas pengisian BBM, Tutup Deny. (RB)