Pertamina Perketat Pengawasan Solar Subsidi

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id – Kondisi antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Kota Makassar mulai berangsur normal. Pertamina memastikan konsumsi BBM, termasuk Pertalite dan solar, saat ini berada dalam kondisi normal.

Hal tersebut disampaikan Executive General Manager (EGM) Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar, usai bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/09)

Deny mengatakan, kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah pengaturan yang sebelumnya diterapkan untuk mengendalikan antrean kendaraan di SPBU.

“Alhamdulillah konsumsi baik itu Pertalite maupun solar dalam kondisi normal,” ujar Deny.

Meski antrean mulai terkendali, Deny menyebut pengaturan khusus terhadap pengisian solar tetap menjadi perhatian. Pertamina bersama Pemkot Makassar akan membahas kembali pola pengaturan, termasuk klaster SPBU dan pembagian jam pengisian bagi kendaraan besar.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kondisi antrean tetap terkendali sekaligus mencegah kendaraan pengguna solar mengganggu arus lalu lintas.

Terkait kebijakan ganjil-genap, Deny mengatakan penerapannya mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Untuk Makassar, Pertamina akan mengikuti arahan dari pemerintah kota.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, kondisi antrean yang sudah cenderung normal menjadi pertimbangan untuk membuka kembali akses pengisian secara lebih umum.

“Kalau sudah cenderung normal ya sudah menurut saya sudah bisa umum,” kata Appi.

Meski demikian, pengaturan tetap dapat diberlakukan pada SPBU tertentu yang berpotensi menimbulkan antrean panjang, khususnya yang melayani kendaraan besar.

Selain pengaturan antrean, Pertamina juga memperketat pengawasan terhadap penyaluran solar subsidi. Pengawasan dilakukan melalui sistem Subsidi Tepat menggunakan barcode dan kamera pengawas atau CCTV.

Deny mengatakan Pertamina juga terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi.

“Kami tetap menerapkan ketentuan subsidi tepat dengan sistem barcode dan juga CCTV. Kami juga masih intens koordinasi dengan bapak-bapak dari kepolisian,” katanya.

Pertamina juga mendorong agar satuan tugas pengawasan BBM subsidi bersama pemerintah daerah tetap berjalan hingga tingkat kecamatan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk dugaan praktik pelangsiran solar.

Deny mengatakan Pertamina siap menindaklanjuti temuan di lapangan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sementara itu, Pemkot Makassar dan Pertamina akan terus melakukan koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan antrean di SPBU tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat. (RB)