Appi Soroti Turunnya Nilai SAKIP Makassar, OPD Diminta Tak Lagi Jalan Sendiri

Wali Kota Makassar,Radioaalmarkaz.co.id-Munafri Arifuddin, membuka secara resmi Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan yang digelar Inspektorat Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin (6/7/2026).

Bimtek diikuti seluruh kepala OPD, camat se-Kota Makassar, sekretaris perangkat daerah, serta kepala subbagian perencanaan sebagai upaya memperkuat implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen utama untuk mengukur akuntabilitas pemerintah sekaligus mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujarnya.

Appi menilai kualitas perencanaan di setiap perangkat daerah menjadi faktor utama keberhasilan program pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh OPD membangun sinergi agar program dan kegiatan berjalan tepat sasaran.

“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarlembaga agar setiap kebijakan dan penganggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Appi mengungkapkan nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Appi menekankan bahwa di era digital pemerintah dituntut semakin responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang tepat.

“Hampir setiap hari kita melakukan penertiban. Tetapi ada juga yang terus menggiring opini negatif. Karena itu, komunikasi pemerintah harus lebih kuat untuk menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dilakukan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga meminta setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan aturan dan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Appi meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan pembenahan implementasi SAKIP, tidak hanya pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada sistem kerja yang mampu menghasilkan bukti kinerja berkualitas.

Ia turut meminta Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, perangkat daerah tidak perlu ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.

“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.

Appi berharap bimbingan teknis tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.(RB)