Transparansi dan Terbuka Informasi Potret Tingkatkan Kepercayaan Publik

MAKASSAR, RAZFM – Swadaya Mitra Bangsa Sulsel (YASMIB) dan Indonesia Coruption Watch, (ICW) bersama Komisi Informasi (KI), melakukan penilaian terhadap transparansi Partai Politik (Parpol) di Sulsel. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Direktur Eksekutif Yasmib Sulsel Rosniaty Azis mengatakan, secara nasional dalam kategori keterbukaan informasi publik parpol secara nasional sudah cukup banyak memenuhi kriteria. Sayangnya di tingkat Propinsi dan kabupaten/kota.

“Hasil dari penelusuran Yasmib Sulsel, tercatat, 11 parpol yang ada , sekitar lima yang memiliki situs website resmi, sebagai tempat untuk memperoleh informasi, ” ungkap Rosniaty, pada Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Partai Politik yang digelar, Kamis 17 November 2022 di cafe Red Corner.

Sekitar 66 responden memperlihatkan, bahwa sumber informasi masyarakat tentang parpol paling banyak dari media sosial. Hasil survei ini dilakukan sejak tanggal 5 -12Agustus 2022.

Sementara Andi Taddapali, Wakil Ketua Komisi Informasi Propinsi Sulsel menuturkan, keterbukaan informasi diperlukan sebab parpol sendiri merupakan penerima APBN dan APBD yang resmi. Ini merupakan uang rakyat. Selain itu parpol juga tidak tunggal dibiayai oleh negara, melainkan juga dari aktivitas mereka.

“Maka dari itu hari dikembalikan ke rakyat lewat informasi dan perlunya keterbukaan seperti sumbangan dari anggotanya sendiri, kembalinya kepada masyarakat itu yang perlu dibuka.

Hasil penelurusan rupanya belum ada satu pun parpol yang mempublikasikan laporan keuangannya, sedangkan ada enam parpol yang mau mempublikasikan mekanisme pengambil keputusan mereka diantaranya, Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PDI-P, PKB dan empat tidak, tuturnya.

Pengamat Pemerintahan dan Politik Unismuh Luhut Priyanto, menilai persoalan tersebut sebagaj pembiayaan yang abu-abu, yang diberikan pemerintah. Kerapkali ada dinamika parpol yang terlibat langsung dalam kebijakan.

“Ini harus jelas tugas partai adalah mengedepankan kepentingan publik, dan dari waktu ke waktj harus melakukan koreksi, Partai Politik harus mampu tingkatkan kepercayaan publik. Sejatinya, partai politik yang modern menjalankan roda lembaga dengan tranparansi dan akuntabilitas informasi yang terbuka, “tutupnya. (RB)