PKS Beri Catatan untuk APBD Perubahan Makassar, Infrastruktur Jadi Sorotan

MAKASSAR – Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mencapai 7,04 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026 mendapat perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar.

Di tengah capaian tersebut, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Makassar memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

Hartono menyebut berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan yang diperbarui 15 September 2026, ekonomi Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026. Angka tersebut kemudian mencapai 7,04 persen pada Triwulan II.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 tercatat 6,84 persen. Angka ini berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen.

Fraksi PKS mengapresiasi capaian tersebut sekaligus memberikan sejumlah catatan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Salah satu perhatian diarahkan pada komposisi belanja daerah. Fraksi PKS mencatat belanja operasi meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun.

Sementara itu, belanja modal justru mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.

Menurut Hartono, perubahan komposisi tersebut perlu dijelaskan lebih rinci karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.

“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” kata Hartono.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi.

Selain itu, pemerintah diminta memaparkan strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran.

Dalam pandangan fraksinya, Hartono menyebut sedikitnya ada lima agenda yang perlu diperhatikan dalam pembahasan APBD Perubahan.

Agenda tersebut meliputi penguatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, pengendalian belanja operasi, perlindungan terhadap belanja produktif, peningkatan pelayanan dasar, serta perluasan kesempatan kerja dan perlindungan kelompok rentan.

Fraksi PKS juga meminta agar setiap tambahan anggaran dalam perubahan APBD memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian khusus diberikan pada persoalan banjir, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan dan akses air bersih. Aspirasi mengenai persoalan tersebut, menurut Hartono, masih banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD.

“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, seluruh sembilan fraksi DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna tersebut menyatakan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahapan pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Pembahasan selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan Pemkot Makassar untuk mendalami struktur pendapatan dan belanja serta prioritas program dalam perubahan APBD 2026.