Perluas Pembiayaan UMKM, Pemkot Makassar Perkuat Kolaborasi Lewat TPAKD

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id– Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat ekosistem pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta berbagai lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi TPAKD Kota Makassar bertema Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Produktif yang Inklusif di Kota Makassar yang digelar di Hotel Melia Makassar, Jumat (10/7/2026).

Mewakili Wali Kota Makassar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar, Drs. Zaenal Ibrahim, menegaskan bahwa pembiayaan produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan formal. Karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar layanan pembiayaan semakin mudah dijangkau masyarakat.

“Pembiayaan produktif bukan hanya menjadi kebutuhan pelaku usaha, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Zaenal.

Ia menambahkan, keberhasilan memperluas akses pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi regulator, lembaga jasa keuangan, akademisi, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, menyebut rapat koordinasi menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh anggota TPAKD agar program yang dijalankan dapat saling mendukung.

Salah satu inovasi yang diusulkan adalah penyelenggaraan CFD Financial Day, yakni kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang akan dikemas dalam agenda Car Free Day.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan formal, berkonsultasi terkait pembiayaan usaha, mendapatkan edukasi pengelolaan keuangan, hingga mengenal berbagai program pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun lembaga jasa keuangan.

Selain membahas program kolaboratif, rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, serta mendorong lahirnya program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, seluruh anggota TPAKD berkomitmen mempercepat implementasi berbagai program yang telah disepakati agar manfaatnya segera dirasakan pelaku UMKM dan masyarakat luas.

Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, di antaranya Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Kantor Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Mushadi Nurali, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bayu Martanto, serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Salman Samir.

Kegiatan tersebut juga diikuti perwakilan Bank Himbara, Bank Sulselbar, bank swasta nasional, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, BPR/BPRS, perangkat daerah terkait, serta seluruh unsur TPAKD Kota Makassar. (*)