Peringkat Sulsel Menurun, Hasil Monev SPM Bidang PU jadi Penyebab

MAKASSAR, RAZFM – Kemendagri bersama Pemerintah Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2023, di Hotel Aston, Makassar, Selasa (01/08/23).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui capaian, apakah rencana dan target SPM telah sesuai atau terpenuhi.

Hadir di kegiatan ini Sekda Sulsel, Andi Darmawan Bintang, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Sri Purwaningsih, Inter Government Advisor USAID-ERAT, Dwi Widyastuti, serta Tim Penerpan SPM Kabupaten/Kota Se-Sulsel.

Monev ini juga dihadirkan Tim Sekretariat Bersama Penerapan SPM tingkat pusat sebanyak 70 orang.

Dari data Triwulan II yang ditunjukkan pada monev ini, masih banyak daerah yang penerpan SPM nya rendah. Bahkan di bidang Pekerjaan Umum (PU) angkanya masih 0% terdapat di Kabupaten Maros, Wajo, dan Luwu Utara.

Capaian SPM tertinggi di capai oleh Kab. Tana Toraja di angka 84,96% dan capaian SPM terendah di isi oleh Kab. Gowa dengan capaian angka 15,97%.

Masih rendahnya penerapan SPM di sejumlah daerah membuat prestasi Sulsel secara nasional menurun dari peringkat 2 jadi peringkat 4.

“Perlu saya sampaikan kita sudah pernah pada tahun 2021 kita ada di peringkat 2 nasional, harapan kita bahwa pada tahun kemarin ini kita hanya mencapai urutan keempat, kita bisa kembali artinya indikator-indikator pada beberapa urusan wajib itu yang belum kita capai terutama keperluan itu berkaitan dengan spot pelayanan air minum,” ujar Sekda Sulsel Andi Darmawan Bintang.

Pemenuhan air bersih menjadi PR utama Pemprov Sulsel dalam hal ini penyediaan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM). Jika terpenuhi maka akan cukup mendongkrak peringkat SPM Sulsel.

“Air bersih regional SPAM sebagaimana kita ketahui bahwa 1 2 minggu yang lalu Gubernur menghadiri penandatanganan itu dengan Kementerian sehingga kita berharap bahwa indikator-indikator pemenuhan untuk sektor PU itu bisa terpenuhi dan itu bisa sedikit banyak mendongkrak kita punya angka sehingga insya Allah kita bisa mengembalikan angka-angka yang sudah kita capai sebelumnya,” tukasnya.

Dirinya menyebutkan proyek SPAM Mamminasata saat ini telah teken kontrak. Selain itu juga Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) jadi indikator capaian SPM, dan itu sudah di realisasikan di Makassar.

“Catatan PU itu ada di SPAM dan ada Juga SPAL itu sudah ada di Makassar kemudian SPAM yang kemarin sudah kontrak dalam rangka untuk pelaksanaan fisik lebih banyak sudah bisa memenuhi indikator yang sudah,” kata Andi Darmawan.

Sementara itu Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Sri Purwaningsih menyampaikan Pemenuhan SPM menjadi hal yang wajib bagi negara kepada rakyatnya.

“Kami dari pemerintah pusat sebagai pembina penerapan SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah memberikan layanan secara minimal kepada seluruh warga negaranya,” pungkasnya.

“Maka kami datang ke Sulawesi Selatan Ini untuk memastikan apakah di Sulawesi Selatan ini pelayanan dasar itu sudah benar-benar dilaksanakan apa belum, maka kami bersama-sama dengan seluruh Kementerian lembaga yang terkait dari Kemendikbud Kemensos Kemen PU, Kementerian Kesehatan juga kementerian-kementerian pendukung dari PMK dari keuangan dari Bappenas hadir disini,” bebernya.

ia mengatakan yang menjadi catatan di Provinsi Sulsel ialah penerapan SPM khususya di Bidang PU masih di bawah 50%, sehingga perlu atensi yang lebih.

“Melihat dari data di triwulan kedua Provinsi Sulawesi Selatan bagus, melihat penilaian sudah 90 persen, tapi masih ada satu yang nilainya masih dibawah 50 yaitu PU ini makanya kami datang untuk bersama-sama menggali masalah itu dan kami akan berikan solusinya, mudah-mudahan bisa saling bersambut antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” imbuhnya.