OJK Dorong Akses Pembiayaan Lebih Luas di 2026

Jakarta, Radioalmarkaz.co.id-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2026 akan tumbuh di kisaran 7 hingga 9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Proyeksi ini didorong oleh meningkatnya optimisme konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan terus menjadi fokus utama OJK bersama pemerintah.

Menurutnya, penguatan pembiayaan sektor ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Komitmen untuk memperluas akses pembiayaan UMKM akan terus diperkuat agar sektor ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Dian.

Data OJK menunjukkan, hingga Januari 2026 total kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM tercatat mencapai Rp1.482,9 triliun atau sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit perbankan.

Meski mengalami moderasi pertumbuhan sebesar 0,53 persen secara tahunan, kondisi fundamental sektor UMKM dinilai tetap terjaga.

Menurut Dian, perlambatan tersebut tidak lepas dari dinamika perekonomian global dan nasional, serta proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang berjalan lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.

Namun demikian, industri perbankan tetap optimistis terhadap prospek pembiayaan UMKM. Tingginya tingkat keyakinan konsumen menjadi salah satu faktor yang mendorong optimisme tersebut.

OJK mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal tahun 2026 berada di level positif 127,00 persen, sementara Consumer Price Index berada di angka 109,75 persen. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan dalam setahun terakhir yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ke depan.

Selain itu, momentum peningkatan konsumsi masyarakat menjelang perayaan Idulfitri juga diperkirakan akan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi pada triwulan pertama 2026. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kebutuhan kredit modal kerja bagi pelaku UMKM.

Untuk memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi ini mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank menyediakan skema pembiayaan yang lebih mudah, cepat, murah, tepat, dan inklusif bagi pelaku usaha kecil.

Selain itu, OJK juga membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil. Departemen ini akan fokus pada pengembangan model bisnis pembiayaan UMKM, pemanfaatan teknologi credit scoring, serta pemetaan dan segmentasi pelaku usaha.

“Saat ini OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” jelas Dian.

Di sisi lain, OJK juga mendukung program pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp308,41 triliun.

Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur KUR serta keterlibatan dalam penyusunan regulasi terkait program tersebut.

Ke depan, OJK menilai pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan ekosistem usaha yang kuat.

Hal itu meliputi penguatan kewirausahaan, program pendampingan, pembukaan akses pasar melalui offtaker, hingga identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi berkembang.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 yang tercatat sebesar 5,11 persen serta target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026, OJK menilai sektor UMKM memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia. (*)