Minimalisir Perang Antar Kelompok, Pemprov Sulsel Gelar FGD

MAKASSAR, RAZFM – Dalam upaya meminimalisir peran kelompok dan aksi unjuk rasa mengarah anarkis, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama dengan stakeholder terkait, mulai dari TNI dan Polri, Universitas Negeri dan Swasta menggelar Focus Grup DIsscusion (FGD) membahas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) di Kota Makassar terkhusus di tahun politik.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang mengatakan melalui kegiatan ini dapat menyatukan persepsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masyarakat Sulsel.

“Hal ini menjadi sangat penting, mengingat pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah amanah yang diberikan negara kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Dikatakan, aksi unjuk rasa yang terjadi di kota Makassar memberikan citra yang kurang baik karena adanya aktvitas seperti penutupan jalan
membakar ban dan melakukan aksi anarkis dan memberikan dampak terganggunya ketertiban umum.

Ia menyebutkan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat tidak hanya menjadi sebuah tugas pemerintah tapi juga masyarakat dan stakeholder Diperlukan pendekatan-pendekatan khusus tentunya ketika terjadi penindakan dengan tetap mengedapankan kemanusiaan.

“Dan Alhamdulillah di tahun ini terjadi peningkatan yang lebih kondusif. Konflik antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis harus diawali dengan tindakan pencegahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombespol Mokhammad Ngajib, dalam sambutannya melaporkan situasi Kamtibmas di Sulawesi Selatan fluktuatif, namun secara keseluruhan banyak perubahan yang lebih baik.

“Sampai saat ini aman dan kondusif untuk kota Makassar khususnya, secara umum Suslel juga kondusif, namun demikian fluktuatif tadi kan memang ada permasalahan sosial di masyarakat terutama masalah tawuran yang menjadi konsen FGD tadi,” tukasnya.

Dari data yang ditampilkan Mokhammad Ngajib sepanjang tahun 2023 dari Januari – Juni sebanyak 381 aksi unjuk rasa dimana sebanyak 333 aksi dilakukan di luar kampus.

Untuk mencegah tawuran antar mahasiswa nantinya akan diturunkan aggota kepolisian disetiap kampus.

“Rencana begitu, 1 polisi di setiap fakultas, biar ada komunikasi yang baik, diseluruh kampus dengan dukungan juga dari kampus,” bebernya.

Kata Ngajib pelaku tawuran juga dari anak berusia 10-15 tahun. Maka dari itu salah satu bentuk pencegahan tawuran antar kelompok ialah melalui program jagai anakta.

“Kita jalankan program yang dibuat walikota ada program jagai Anakta kita buat rumah singgah namanya Balla Barakka, kemarin ada anak-anak yang latihan tawuran itu sampai sekarang kita masih bina dirumah singgah itu selama tujuh hari, mereka nginap, makan, semuanya kita siapkan, kita lakukan pembinaan, mereka tetap sekolah setalah sekolah baru dilakukan pembinaan,” ungkapnya.

Faktor utama yang menjadi pemicu banyaknya tawuran kelompok melibatkan anak akibat tontonan kekerasan melalui gadget serta kurang wadah positif yang bisa pemuda menyalurkan hobinya.

“Satu sisi perang kelompok ini sering terjadi di Makassar, ini salah satu penyebabnya, kedua tentunya masalah perkembangan teknologi mereka kan banyak melihat sisi perang-perangan, dari game berbentuk kekerasan nah inilah sebagian faktornya,” tuturnya.

“Ketiga kurang adanya pengalihan kegiatan positif. diharpakan tentunya bisa dilakukan pembinaan, kita bisa membuat sarana prasarana untuk mengalihkan kegiatan mereka ke hal positif,” tambahnya.