Mentan Tegaskan Kepala Daerah Jaga Lahan Strategis Pertanian

MAKASSAR, RAZFM – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengingatkan kepada kepala daerah untuk berhati-hati dalam memberi izin penggunaan lahan.

Mentan mengatakan alih fungsi lahan perlu diminimalisasi. Hal itu tertera pada undang-undang Nomor 41 tahun 2009, maka dari itu penggunaan lahan harus lebih efektif.

“Salah satu yang harus dijaga adalah lahan-lahan strategis pertanian, lahan produktifitas pertanian, lahan yang beririgasi pertanian bahkan sudah di Perda kan oleh Gubernur dan kepala daerah,” ungkapnya usai menghadiri rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan di Hotel Claro Makassar, Selasa (7/03/2023.

Penegasan Mentan SYL terhadap kepala daerah itu untuk menjaga lahan-lahan strategis pertanian, terlebih saat ini terjadi perubahan iklim.

Lahan berkelanjutan pertanian itu adalah lahan-lahan yang sudah diyakini produktifitasnya, irigasinya sudah jadi, sudah menjadi sumber pangan rakyat. Nah kalau ini dibiarkan atau dialih fungsikan jadi lahan industri, pompa bensin, perumahan, maka nanti generasi yang akan datang itu kasihan,” paparnya.

Baca Juga : Pertamina Alirkan Bantuan Bantuan ke 219 Pengungsi Kebakaran Depo Plumpang

“Harapan kita memang pertanian adalah pilihan-pilihan prioritas apalagi kita dihadapi oleh krisis global, mudah-mudahan Indonesia terhindar, namun kita harus hadapi ancaman, krisis itu terkait dengan perubahan iklim,” imbuh Mentan.

Saat ditanya kondisi alih fungsi lahan, Mentan SYL menjawab dari data Badan Pusat Statistik (BPS) kondisinya cukup mengkhawatirkan karena akan berdampak dalam waktu jangka panjang.

Cukup mengkhawatirkan karena alih fungsinya cukup besar, data tepatnya ada di BPS tetapi kita melihat bahwa itu bisa mempengaruhi dalam jangka yang panjang, karena jumlah penduduk semakin banyak dan kita negara ke empat terbesar didunia,” jelasnya.

Maka dari itu kata Mentan, pemerintah baik itu Gubernur, kepala daerah untuk menjaga lahan yang ada saat ini.

“Kita berharap bahwa aparat hukum, keamanan, pemerintah daerah, maupun Gubernur mempertahankan lahan yang ada. Ini memang harus disosialisasikan ke pejabat, jangan bermain-main dengan lahan strategis yang sudah di Perdakan,” tuturnya. (SB)