KPU, Diminta Inovatif dan Membuka Akses Kepada Media

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Cafe Demokrasi kembali digelar KPU Sulsel, Kegiatan ini melibatkan insan media berlangsung di Cafe Mega Zone, Jalan Topaz, Makassar, pada Rabu (07/08/2024).

3 narasumber, turut hadir di kegiatan tersebut, yakni Saiful Jihad dan Alamsyah dari Bawaslu Sulsel, juga mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang.

Hasruddin Husain, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU sebagai penyelenggara pemilu, agar mendapatkan masukan dan saran agar bisa lebih menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Salah satu hal yang ditekankan oleh Husain, terkait bagaimana agar partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 nantinya bisa meningkat.

“Kita mengundang dari pihak Bawaslu Sulawesi Selatan, agar bisa turut memberikan masukan, terkait bagaimana perspektifnya agar partisipasi pemilih bisa meningkat lagi. Meski Bawaslu dalam hal ini juga penyelenggara dalam hal pengawasan, tentu saran dan masukannya juga diperlukan,” kata Husain.

Mappinawang, KPU diminta untuk lebih inovatif lagi dan membuka ruang akses kepada wartawan agar informasi yang seharusnya disampaikan kepada publik tidak mandek.

“Dan seharusnya ketua KPU yang selalu siap sedia untuk menyampaikan informasi kepada wartawan. Bukan lagi menunggu divisi berkaitan yang berbicara baru bisa disampaikan informasinya,” tuturnya.

Kata Mappinawang, ketua KPU memang harus tahu segalanya. Sehingga bila ada wartawan yang meminta konfirmasi, maka wajib dijawab.

“Ketika anggotanya tidak sempat atau kebetulan tidak bisa dikonfirmasi memberikan informasi, ketua harusnya bisa memberikan keterangan dan harus jadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi. Jangan justru ketua yang sembunyi,” kuncinya Mappinawang.

Sementara itu, Saiful Jihad dalam pemaparannya menyampaikan, bila keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya mengacu pada jumlah pemilih yang datang di hari pencoblosan semata.

“Tetapi bagaimana masyarakat itu terlibat secara aktif di semua tahapan proses pemilu,” ujarnya

Sementara Saiful Jihad, menuturkan
Penguatan kesadaran demokrasi bagi masyarakat sehingga kehadiran ketika ada pemilu kontestasi pemilu.

Kurangnya kesadaran inter berimplikasi pada memang banyak, depan belakang jadi kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hakikat dari demokrasi itu sendiri tentang pelaksanaan pemilu berpendidikan.

Agenda pemilu dan pemilihan manakah dan dimaknai agenda 5 tahunan, sehingga ketika mulai ada pemilu orang kemudian ramai.

Padahal pemilu dan pemilihan ini mesti dimaknai sebagai sebuah proses untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat sehingga ruang-ruang dimaksimalkan dengan baik.

“Ini juga harus kalau kita tarik lagi kita sadari bahwa ada PR di penyelenggaraan pemilu, saya selalu mengatakan penyelenggaraan pemilu karena didalamnya ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Bahwa belum maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemilu selama ini, jadi tidak hanya KPU, entah Bawaslu, KPU dan DKPP, itu harus lebih maksimalkan ruang sosialisasi, “Ungkap Saiful.

Pemaknaan memaksimalkan ruang sosialisasi tidak hanya dimaknai ketika KPU, Bawaslu sebarkan flayer, tidak hanya dimaknai ketika KPU Bawaslu melakukan sosialisasi tapi strategis sosialisasi harus lebih didesain dengan baik sehingga tepat sasaran,”Tutupnya.
(RB)