Komisi V DPR Evaluasi Sarana dan Layanan di Pelabuhan Makassar

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id-Komisi V DPR RI meninjau kondisi keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Makassar. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady.

Rombongan diterima Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Boy Robyanto, didampingi Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, serta jajaran manajemen Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar.

Pertemuan berlangsung di Kantor Pelindo Regional 4 dan turut dihadiri Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Muhammad Anto Julianto, serta sejumlah perwakilan instansi pemerintah dan BUMN terkait.

Andi Iwan mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya terhadap sektor infrastruktur dan perhubungan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan transportasi laut dan pelayanan kepelabuhanan.

“Keselamatan dan keamanan tidak dapat ditawar. Pada saat yang sama, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar aktivitas di pelabuhan berlangsung aman, tertib, nyaman, dan efisien,” ujar Andi Iwan.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi V DPR RI untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan sarana dan prasarana, penerapan standar keselamatan dan keamanan, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Makassar.

Masukan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut, kata dia, diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendukung peningkatan layanan transportasi laut secara berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang tersedia benar-benar berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Kolaborasi antara regulator, operator pelabuhan, dan seluruh instansi terkait menjadi sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Muhammad Anto Julianto, mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di seluruh pelabuhan.

Peningkatan kualitas layanan, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, penerapan prosedur operasional hingga koordinasi antarpemangku kepentingan.

“Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi dan logistik. Karena itu, seluruh aspek operasional harus memenuhi standar yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan akan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan secara andal sekaligus mendukung konektivitas antardaerah.

Direktur Manajemen Risiko Pelindo, Boy Robyanto, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional pelabuhan dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, keandalan, dan kualitas pelayanan.

Pelindo, kata Boy, secara berkala melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terhadap berbagai aktivitas operasional. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapan fasilitas, penguatan prosedur kerja, peningkatan kompetensi petugas, serta koordinasi dengan regulator dan instansi terkait.

“Kami menyambut baik Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sebagai momentum untuk menyampaikan perkembangan pelayanan sekaligus memperoleh masukan bagi peningkatan pengelolaan Pelabuhan Makassar,” ujarnya.

Boy mengatakan Pelindo juga terus memperkuat konsistensi dan keandalan layanan agar keberadaan pelabuhan dapat mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran arus barang, serta aktivitas perdagangan.

Menurutnya, pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan operasional perusahaan. Setiap masukan dari Komisi V DPR RI, regulator, pengguna jasa, maupun pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pelayanan.

Usai melakukan dialog, rombongan Komisi V DPR RI melanjutkan agenda dengan meninjau Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang disiapkan bagi pengguna jasa.

Kunjungan lapangan itu sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap penerapan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan di terminal penumpang sebagai salah satu fasilitas utama Pelabuhan Makassar. (RB)