Kendalikan Inflasi Pangan, BI dan Pemerintah Dorong Kerja Sama Antardaerah di Sulampua

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id – Penguatan distribusi pangan dan kerja sama antardaerah menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi, khususnya di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPPS) 2026 yang dilaksanakan di Kantor Pelindo Regional 4 Makassar, Jumat (23/10).

Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor pangan untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan memperlancar distribusi komoditas pangan di wilayah Sulampua.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan posisi strategis Sulsel sebagai salah satu daerah produsen pangan utama di kawasan Indonesia Timur. Komoditas yang dihasilkan antara lain beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, hingga ikan.

Menurutnya, potensi produksi tersebut perlu didukung sistem distribusi yang terintegrasi agar surplus pangan di suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kekurangan pasokan.

Tantangan yang masih perlu dibenahi meliputi keterbatasan fasilitas rantai dingin atau cold chain, kapasitas penyimpanan pangan, serta tingginya biaya angkutan laut. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan perbedaan harga komoditas antardaerah.

Karena itu, penguatan infrastruktur produksi, teknologi pertanian, fasilitas penyimpanan, dan konektivitas logistik perlu berjalan beriringan. Sulawesi Selatan pun didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai pusat produksi sekaligus distribusi pangan di kawasan Sulampua.

BI Dorong Penguatan Ekosistem Pangan

Wakil Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat produksi hingga distribusi ke konsumen.

Menurutnya, gejolak harga pangan bukan hanya persoalan angka inflasi, tetapi juga berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Untuk memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, BI memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulawesi Selatan, yang mencakup tiga langkah utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Karsa Daya diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi melalui dukungan infrastruktur pertanian dan perikanan serta akses pembiayaan bagi kelompok tani dan nelayan.

Sementara itu, Karsa Sambung berfokus pada penguatan kerja sama antardaerah, terutama untuk komoditas beras, bawang merah, dan ikan. Upaya ini turut didukung pengembangan pusat distribusi guna memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik.

Adapun Karsa Tata menitikberatkan pada pembenahan ekosistem pangan melalui penguatan kelembagaan, kemitraan antara produsen dan pembeli, serta penyusunan neraca pangan sebagai dasar pemantauan pasokan dan sistem peringatan dini.

BI menilai neraca pangan yang diperbarui secara konsisten dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan maupun lonjakan harga.

Mentan Soroti Rantai Pasok dan Harga Pangan

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyoroti pentingnya pembenahan rantai pasok agar peningkatan produksi dapat dirasakan langsung oleh petani maupun konsumen.

Ia menyampaikan bahwa perubahan iklim, termasuk ancaman El Nino, menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian. Karena itu, penguatan produksi harus disertai langkah mitigasi, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan distribusi yang lebih efektif.

Amran juga menyoroti kondisi ketika produksi pangan meningkat, tetapi harga di tingkat konsumen masih tinggi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui pembenahan tata niaga dan pemangkasan rantai distribusi yang terlalu panjang.

Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan fasilitas penyimpanan atau cold storage melalui penguatan koperasi. Dengan fasilitas tersebut, hasil panen dapat diserap ketika produksi melimpah, kemudian disalurkan kembali saat pasokan mulai berkurang.

Skema itu diharapkan membantu menjaga kestabilan harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani dan nelayan.

Antisipasi Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

Sementara itu, Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, yang membacakan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengingatkan perlunya antisipasi terhadap tekanan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ia menyebutkan, inflasi pangan masih menjadi perhatian karena sejumlah komoditas, terutama cabai, mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inflasi pangan tercatat sebesar 5,03 persen, dengan kenaikan harga cabai merah besar mencapai 25,8 persen dan cabai merah keriting sebesar 22 persen.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah mendorong penguatan pasokan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, serta peningkatan kerja sama antardaerah yang memiliki surplus dan defisit pangan.

Mitigasi dampak perubahan iklim juga menjadi perhatian, antara lain melalui perbaikan irigasi, penyesuaian pola tanam, dan penguatan sistem peringatan dini.

Selain itu, pembenahan pelabuhan, transportasi laut, serta fasilitas rantai dingin dinilai penting untuk menekan kehilangan hasil pangan dan mengurangi kesenjangan harga antardaerah.

Khusus kawasan Sulampua, kerja sama distribusi pangan diharapkan mampu menghubungkan petani dan nelayan dengan pembeli atau offtaker, termasuk badan usaha milik daerah, koperasi, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kerja sama tersebut perlu memiliki target yang terukur, mulai dari volume komoditas yang diperdagangkan hingga penurunan biaya distribusi dan dampaknya terhadap harga di tingkat konsumen.

Melalui GPPS 2026, pemerintah dan Bank Indonesia berharap koordinasi pengendalian inflasi dapat semakin kuat, sehingga ketersediaan pangan terjaga, distribusi lebih efisien, dan daya beli masyarakat tetap terlindungi. (RB)