Kemenpan RB Mulai Evaluasi OPD Pemprov Sulsel

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menargetkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023 ini bisa naik menjadi A.

Bahtiar menjelaskan saat ini peluang untuk penilaian SAKIP naik dari B ke A karena RPJMD telah usai, sesuai dengan masa jabatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

“Jadi sebenarnya ini peluang ya karena RPJMD 5 tahun kan sudah selesai dari 2018-2023, sesuai masa jabatan Gubernur kemarin,” kata Bahtiar usai hadiri kegiatan SAKIP di Hotel Four Points, Makassar, Kamis, 05/09/23.

Kata Gubernur saat ini masuk masa transisi bagaimana kembali mempertajam sejumlah program untuk mencapai hasil dari program yang telah dibuat.

“Kita ini kan memang transisi ya, tugas kita ialah kembali menajamkan, program prioritas nasional terutama soal kemiskinan ekstrim,” paparnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Andi Rahardian menyatakan dari tahun ke tahun evaluasi yang diberikan menunjukkan progres yang cukup bagus.

“Kalau kami lihat memang, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, walaupun tahun lalu sempat menurun karena satu dan lain hal ya, kemudian setelah itu ada upaya dari pemerintah provinsi untuk memperbaiki yang kurang,” sebutnya.

Andi Rahardian mengapresiasi atas kinerja pemerintah provinsi dalam memperbaiki hasil evaluasi yang diberikan.

“Kalau dari Nilainya sudah semakin baik karena ini merupakan salah satu yang baik berarti siap pun pemimpinnya, kinerjanya sudah cukup baik, tetap menuju kearah yang lebih baik,” bebernya.

Lanjut Andi Rahardian menuturkan evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun dan yang hasilnya dismpaikan kepada pimpinan daerah untuk menunjukkan bagaimana progres kinerja pemerintahan selama setahun.

“Setiap tahun kami ditugaskan untuk mengevaluasi, jadi Pemerintah daerah akan berkaca kekurangan yang harus diperbaiki,” ujar Andi Rahardian.

Ia mengtakan sebelum pihak Kemenpan RB turun mengevaluasi instansi pemerintah akan lebih dulu mengevaluasi secara internal atau mandiri.

“Jadi sebelum kami evaluasi mereka sudah mengevaluasi sendiri sehingga diharapkan, pengukuran, perencanaan, semakin baik, dengan demikian terwujud yang kami harapkan bahwa adanya pemetaan yang berorientasi kepada hasil, sehingga penganggaran dan kinerja itu selaras,” imbuhnya.

“Jadi 3 instansi tiap daerah yang utama dicek mulai perencanaan (Bappeda), pengukuran (bidang organisasi), evaluasi internal dari inspektorat nya, jadi 3 instansi ini krusial untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tambahnya.

Dalam kegiatan evaluasi SAKIP ini beberapa OPD turut melakukan pemaparan diantaranya Dinas Sosial, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.