Danny Pomanto Dukung Program Strategis Nasional Pembangunan Rel Kereta Api

MAKASSAR, RAZFM – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menggelar konfrensi pers mendukung program strategis nasional pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare-Pare.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare-Pare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.

“Pemerintah kota Makassar terus mendukung adanya kereta api di kota Makassar kami turut dalam deleniasi pemilihan jalur untuk kereta api agar dapat menghemat lahan yang akan di gunakan, tegasnya (18/7)

Kawasan Utara akan di kembangkan dengan beberapa kawasan reklamasi dengan luas Meti 60 kilo, kawasan reklamasi ini sudah sah milik pemerintah sejak tahun 2015 menjadi wilayah tata ruang kota Makassar.

Danny menambahkan, Mengapa kereta api elevetid di usulkan sebab kereta elevetid sudah beroperasi di beberapa kota-kota besar di Indonesia sedangkan di kota Makassar kereta api ini masih dalam tahap pembangunan, selain itu hal yang menjadi ganjalan dalam pembangunan ialah mengapa pembangunan kereta elevetid Maros harus menghindari gudang swasta padahal jalur tersebut sudah di atur dan di sepakati sedangkan permintaan pemerintah kota berusaha untuk tidak di laksanakan padahal hal tersebut di lakukan pemerintah untuk menghindari pasang air saat musim hujan tiba agar kota Makassar terhindar dari banjir.

Ini bisa menjadi kontroversi sebab dapat memutus rancangan kota baru yang sudah di rencanakan oleh pemerintah kota Makassar, jelas dapat menimbulkan anggaran yang lebih besar kedepannya untuk melakukan pembangunan jembatan yang lebih mahal.

Sementar itu Kepala Bapedda kota Makassar, Helmy Budiman menuturkan
Tahun ini telah menyiapkan rencana terbaru berkaitan dengan pengembangan kawasan ekonomi terbaru dan di tahun 2015 Perda Nomor 4 sudah dikaji juga oleh provinsi disetujui pihak provinsi. DI Perda tersebut sudah dijelaskan, untuk kota Makassar lebih cenderung menggunakan namanya elevated.

Tentunya dengan elevated cuma membutuhkan lahan sebesar 5 meter sedangkan landed membutuhkan lahan 60 meter. Ini lebih besar sedangkan yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu cuma 5 meter sisanya akan dibebankan dengan menggunakan dana APBD dan membebani APBD Makassar, ujar Helmy.

Di harapkan Pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi mendengar Harapan Pemkot Makassar, elevated akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, sebab jika landed banyak kawasan-kawasan yang akan terputus ekonominya.

Banyak warga akan kesulitan dan pasti banyak persoalan-persoalan yang muncul kalau tetap dilaksanakan dengan kondisi landed. Konstruksi jalur kereta api di tahun 2015 sudah di setujui oleh Dirjen kereta api Kementerian Perhubungan sayangnya di waktu 2015 kemarin pihak Pemerintah Kota Makassar tidak pernah dimintai keterangan atau Sumbang sarannya Apakah tetap menggunakan landed atau elevated .

Sehingga pada 2015 kemarin inisiasi awal oleh pemerintahan mereka mengambil keputusan secara sepihak. Olehnya itu beberapa bulan terakhir sebelum penetapan, Tentunya apa yang kita harapkan sebenarnya sudah dituangkan di Perda Nomor 5.