APBD Perubahan Dialokasikan ke Pilkada Dan Pembayaran DBH

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan masih adanya utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota membuat pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menghemat anggaran di APBD perubahan.

Diketahui anggaran Pilgub Sulsel sebesar Rp244 miliar, sementara utang DBH ke Kabupaten/Kota tak diketahui jumlahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, anggaran Pilkada perlu diprioritaskan karena itu adalah kebutuhan mendesak dan belum direncanakan sebelum-sebelumnya.

“Saya bilang 40 persen dana Pemilu dan Pilkada yang harus diselesaikan. Otomatis harus dilakukan penghematan yang lain, program lain ditajamkan kembali disesuaikan dengan program prioritas, dan Alhamdulillah bisa dilakukan, DPRD setuju,” ucap Bahtiar, di Kantor Gubernur Sulsel sebelum melakukan Rakor dengan Mentan SYL, Senin 18 September 2023.

Utang DBH ke Kabupaten Kota kata Bahtiar, harus dibayarkan di APBD perubahan ini. Karena itu ia berjanji 100 persen akan dibayar.

“Otomatis harus diselesaikan, karena pemerintahan itu kan bagian sistem yang berkelanjutan jadi jangan liat hari kemarin, itu adalah kewajiban pemerintah daerah dan menumpuknya sampai sekarang, dan itu akan saya selesaikan semua,” terangnya.

Pemkab Gowa sendiri telah menunggung soal penyelesaian DBH tersebut.

“Termasuk kemarin saya ke Gowa, Bupati Gowa sambil bercanda sama saya, ‘jangan lupa abangda Gubernur, kami masih punya hak Rp60 miliar di provinsi Sulsel yang belum kami dapatkan. Semoga itu bisa kita pakai untuk menangani stunting’, dan itu akan kita selesaikan semua, di APBD perubahan ini apa yang jadi kewajiban,” paparnya.

Dengan demikian ucap Bahtiar, anggaran makin menipis. Maka dari itu, dirinya hanya fokus pada perintah Presiden.

“Sukses pemilu, 2 penanganan inflasi, 3 stunting dan gizi buruk, 4 kemiskinan ekstrim dan miskin biasa lainnya, kemudian kedaulatan pangan,dan bagaimana menjaga stabilitas politik keamanan daerah ini dalam pemilu masyarakat juga tetap dalam kondisi damai,” tegasnya.

Lanjut Bahtiar, akan mengandalkan investasi. Sebab membangun daerah menggunakan APBD sangat sulit.

“Maka mau tidak mau ada investasi, investasi dari swasta pasti, dari dalam negeri maupun luar negeri, terkait investasi ? (Rp7-14 triliun, sampai hari ini baru 14) peta model pembangunan kawasan di Sulsel itu hanya di beberapa kawasan. 1 kawasan industri Kima di Makassar yang sangat sempit itu,” tukasnya.