Antrean BBM di Makassar Hampir Sepekan, Munafri dan Pertamina Susun Langkah Penguraian

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.d Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar yang terjadi hampir sepekan menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, membahas langkah cepat untuk mengurai antrean tersebut.

Pertemuan berlangsung di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Jalan Garuda, Makassar.

Munafri mengatakan kondisi antrean BBM saat ini membutuhkan penanganan yang tidak biasa. Menurutnya, seluruh pihak perlu bekerja sama untuk memastikan antrean tidak semakin panjang dan pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa antrean ini tidak semakin panjang. Kita harapkan antrean ini bisa dinormalisasi dengan berbagai cara yang taktis dan harus dilakukan secepatnya,” kata Munafri.

Salah satu langkah yang diusulkan Pemkot Makassar adalah mengoptimalkan seluruh SPBU, termasuk memastikan seluruh dispenser dan petugas operator dapat berfungsi maksimal.

Munafri juga menawarkan dukungan personel dari Pemkot Makassar apabila Pertamina mengalami kekurangan operator di lapangan. Personel seperti ketua RT dan RW, kata dia, dapat diberikan pelatihan singkat untuk membantu pelayanan di SPBU.

Selain itu, Pemkot Makassar mendorong pengoperasian SPBU selama 24 jam di lokasi yang memungkinkan. Pengaturan antrean kendaraan juga dinilai penting, khususnya untuk bus dan truk yang selama ini dapat menimbulkan antrean panjang.

“Harus ditentukan jam antreannya. Misalnya dari malam jam sembilan sampai jam lima pagi untuk bus. Tidak boleh bersamaan semuanya. Harus ada khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu bus,” ujarnya.

Pemkot juga mengusulkan adanya klasterisasi SPBU. Sejumlah SPBU dapat dikhususkan untuk kendaraan pribadi, sementara SPBU lainnya melayani kendaraan besar seperti bus dan truk.

Menurut Munafri, pengaturan tersebut penting karena kondisi fisik setiap SPBU berbeda. SPBU yang berada di ruas jalan sempit, misalnya, berpotensi menyebabkan kemacetan jika dipadati bus dan truk.

Dampak antrean BBM, lanjutnya, juga mulai dirasakan terhadap pelayanan publik. Kendaraan pengangkut sampah milik Pemkot Makassar ikut terlambat beroperasi akibat antrean di SPBU.

“Truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Motor-motor pengangkut sampah terlambat juga. Orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana, terlambat semuanya,” katanya.

Munafri mengatakan Pemkot Makassar bersama Pertamina akan menyusun rencana strategis pada akhir pekan untuk menentukan SPBU yang akan diklaster dan pola pengaturan antreannya.

Dia berharap sejumlah langkah tersebut sudah dapat mulai diterapkan pada Senin mendatang.

Sementara itu, EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengapresiasi dukungan Pemkot Makassar dalam menangani kondisi antrean BBM.

Deny memastikan Pertamina terus menyalurkan stok BBM dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurai antrean, termasuk menambah waktu operasional SPBU.

Saat ini, sekitar 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam. Pertamina juga membuka kemungkinan menambah jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam sesuai kondisi antrean di lapangan.

“Jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis mengikuti kondisi antrean. Jika diperlukan, tentu akan kita sesuaikan,” kata Deny.

Dari sisi penyaluran, Pertamina menyebut distribusi BBM telah ditingkatkan. Penyaluran Solar disebut berada sekitar 15 persen di atas kondisi normal, sementara Pertalite meningkat sekitar 8 persen dan sempat mencapai 10 persen dari kondisi normal.

Namun, Deny menyebut kebutuhan BBM setiap SPBU berbeda-beda sehingga jumlah pasokan yang diterima masing-masing SPBU tidak sama.

Pertamina juga tengah memetakan berbagai faktor yang menyebabkan antrean panjang. Selain kebutuhan masyarakat, disparitas harga dan faktor lainnya turut menjadi perhatian.

“Kami berupaya bersama Pemerintah Kota, juga Pemerintah Provinsi, secepat-cepatnya kita akan tanggulangi. Kami berharap kondisi ini bisa segera reda dan semuanya kembali normal,” ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan, Pertamina juga berkoordinasi dengan tim satgas gabungan untuk melakukan pemantauan dan pengaturan antrean di SPBU.

Pemkot Makassar memastikan akan terlibat dalam satgas tersebut karena persoalan antrean BBM berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat di wilayah Kota Makassar.

Munafri menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan antrean BBM tersebut.

“Ya, masyarakat itu tidak boleh dikorbankan. Masyarakat harus dilayani,” tegasnya. (RB)