Banner

Hut ke 10 AIPJ2 Berkomitmen Memajukan dan Memenuhi Hak Anak, Perempuan dan Penyandang Disabilitas

 Hut ke 10 AIPJ2 Berkomitmen Memajukan dan Memenuhi Hak Anak, Perempuan dan Penyandang Disabilitas
Banner
Banner
AIPJ2 Berkomitmen Memajukan dan Memenuhi Hak Anak

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ2) adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan.

AIPJ2 memulai kegiatan pada April 2017 dengan memulai Pencengahan Perkawinan Anak dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak pada perkara dispensasi kawin atau Pencengahan perma 5.

Unit Manager Law & Justice, Kedutaan Besar Australia Jakarta/DFAT, Ade Ganie dalam sambutan di HUT ke 10 APIJ2, mengatakan Sulawesi Selatan menghubungkan pertemuan lebih erat dengan wilayah masyarakat di bagian Indonesi timur, sejak awal kedutaan besar 

Australia berkomitmen agar  masyarakat sipil dan pemerintah di wilayah sulsel dapat  memajukan dan memenuhi hak-hak anak, perempuan dan penyandang disabilitas.

“Seperti Indonesia, Australia juga menghargai keberagaman, tujuan kita bersama untuk merayakan keberagaman latar belakang budaya, agama dan  juga tradisi. Sambil tetap melindungi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, Ujar Ade Genie.

Selain itu kata Ade, melalui AIPJ2, kami bekerjasama melindungi hak-hak dengan melihat tantangan hukum membuka banyak dialog dan kolaborasi untuk memberikan keadilan dan dukungan yang lebih mudah di akses bagi kelompok rentan.

Ade juga menjelaskan di Sulawesi Selatan awalnya masuk sebagai aktifitas gerakan saya perempuan anti korupsi atau dikenal dengan SPAK. SPAK hadir dengan berlatar belakang menginspirasi  perempuan dan bertindak sebagai agen pencegahan.

Sementara Kemitraan kami di Sulawesi selatan di perluas hingga mencakup advokasi ke pernikahan anak dan peraturan daerah yang mempercepat implementasi strategi nasional pencengahan pernikahan anak atau di kenal stranas.

Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto atau yang akrab di sapa Danny mengatakan perlunya pelibatan masyarakat bermasyarakat untuk memonitoring semua hal-hal yang bisa membuat masyarakat dirugikan atau pemerintah yang dirugikan dari korupsi. yang melibatkan masyarakat, dan perlunya advokasi masyarakat yang lemah dan membantu masyarakat keterbedayakan.

Danny berterima kasih kepada lembaga AIPJ2, karena sepuluh tahun ini adalah kerja-kerja luar biasa yang di lakukan. Terkhusus disabilitas, Makassar satu-satunya pemerintah daerah yang baru saja yang menandatangani dengan komisi nasional disabilitas.

Keterlibatan teman-teman kaum disabilitas diberi ruang secara utuh sehingga mereka sendiri memperjuangkan kota Makassar untuk menjadi  kota yang layak disabilitas. Apalagi program AIPJ2  selaras dengan apa yang pemerintah kota lakukan hari ini, hal ini disampaikan Danny di Hut ke-10 AIPJ2, yang berlangsung di Hotel Swiss Bell Losari Makassar.

” Pemerintah Kota Makassar,  mengerjakan dan melakukan hal yang sama karena visi misi yang sama atau for all inklusifme menjadi bagian yang penting dari pelaksanaan visi misi itu telah menjadi relugasi kita, bagaimana ini menjadi berkelanjutan dan perlunya semangat dan pelibatan pelibatan masyarakat dalam advokasi berbagai macam masalah dan bagaimana memberdayakan teman-teman disabilitas dengan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan itu yang harus menjadi bagian penguatan hari ini, serta bagaimana organisasi masyarakat yang mengontrol, dan monitoring kontrol juga monitoring sosial bagi pemimpin-pemimpin di masa depan dan akan datang,”

Tutup Danny.

AIPJ2 sendiri mendorong, penelitian, adbokasi kebijkan, dan sinergitas aparat penegak hukum dalam menerapkan uoaya hukum serta meningkatkan kesadartahuan kelompok masyarakat untuk mendukung penerapan kebijakan dan pemenuhan hak-hak pencari keadilan.

Program sepuluh tahun yang di gerakakan AIPJ2, diantaranya SPAK, Pencengahan perkawinan anak dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak, peradilan inklusif, pendekatan keadilan restoratif, pencengahan ekstremisme kekerasan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anaknpasca perceraian.

Dan lokasi yang disasar sendiri, Kab Maros, Kota Makassar, Kab. Soppeng, Kab. Bone dan Kab. Bulukumba. Serta melibatkan leading sektor pemerintah.

Turut hadir Bupati Maros Chaidir Syam, Konjen Australia Todd Dias, Team Leader AIPJ2  Craig

Ewers, dan jajaran pemerintah lainnya.

 (Ruby Sudikio)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *