DJP Sulsel Ajak Generasi Muda Kawal Pengelolaan APBN 

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID- Dalam rangka memberikan pemahaman, wawasan, serta kolaborasi aktif generasi muda dan civitas akademika di Kota Makassar terkait perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan RI menggelar kegiatan #UangKita Talk berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar Kamis  (5/10/2023).

Kolaborasi yang dibangun bersama  generasi muda menjadi sangat penting karena pemuda mempunyai peran yang akan menentukan keberhasilan tercapainya Visi Indonesia Emas  2045.

Wakil Rektor Universitas Hasanuddin Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Prof. Dr. Adi Maulana menilai, kegiatan yang  digelar Menteri Keuangan tentang literasi 

keuangan sangat penting dipahami para mahasiswa terutama berbicara tentang APBN. 

” Adek-adek mahasiswa bagaimana mereka begitu diharapkan yah untuk bisa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai generasi penerus bangsa dalam menghadapi 2045 untuk menjadi bangsa yang maju, tentu saja untuk menjadi bangsa yang maju kita perlu menyiapkan sumber daya manusia oleh karena itu kegiatan seperti ini kami sangat mendukung dan berharap akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang di bangun dari Kementrian keuangan sebagai leading sektor ketika kita berbicara tentang masalah-masalah finansial di negara kita, Ungkap Prof Adi.

Sementara Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Sulsel Supendi mengatakan, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang merupakan perayaan 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misi tersebut pun menjadi goals dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang memiliki kedudukan strategis dalam peta perekonomian 

global maupun sosial culture.

“Untuk dapat mewujudkan visi tersebut yang menjadi salah satu faktor kunci yang akan mengakselerasi pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah menciptakan generasi muda yang dapat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan. Utamanya pada pengelolaan APBN atau UangKita ini,” katanya di sela-sela kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya menjelaskan terkait tugas dan fungsi Kemenkeu RI. Dimana Kemenkeu adalah institusi yang diberikan mandat untuk mengelola kebijakan fisical atau dalam urusan keuangan dan kekayaan negara. Amanah dalam mengelola uang negara atau UangKita yang saat ini jumlahnya sekitar Rp3 ribu triliun wajib digunakan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

“Karena ini uang dari rakyat Indonesia, makanya kami juga membutuhkan adanya pengawasan dari rakyat yang dimulai dari kaum muda seperti adik-adik mahasiswa ini. Tujuannya agar 

penggunaan anggaran ini bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penggunaan APBN dari Kemenkeu di tingkat regional seperti Sulawesi Selatan sekitar Rp54,1 triliun, kemudian sebesar 55 persen atau sekitar Rp29,7 triliun merupakan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa yang diberikan kepada 25 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Anggaran ini ditujukan untuk kegiatan desentralisasi fisikal untuk mendorong percepatan pemenuhan fisikal di daerah. 

Selanjutnya sekitar 45 persennya atau sekitar Rp24,4 triliun merupakan alokasi belanja kementerian lembaga yang difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur prioritas dalam anggaran bantuan sosial. Kemudian, hingga triwulan III 2023 nilai realisasi belanja di Regional Sulawesi Selatan telah mencapai 6,5 persen dan masih on track sesuai dengan perencanaan anggaran. 

“Strategi belanja tersebut juga didukung dengan pendapatan negara yang mencapai sebesar 65,70 persen dari target yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan lainnya,” sebut Supendi.

Selanjutnya, capaian realisasi APBN 2023 tersebut di transmisikan ke sektor-sektor perekonomian dan yang menjadi salah satu katalisator dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Di antaranya, pada kondisi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2023 berhasil tumbuh sebesar 5 persen secara year on year (yoy) dan mampu menjaga inflasi dengan nilai rata-rata 3,6 persen.

Supendi mengungkapkan, pengelolaan APBN sebagai upaya untuk mendorong pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan diwujudkan melalui sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan. Di antaranya pertama, pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare yang merupakan pembangunan kereta api cars Sulawesi yang akan menghubungkan Makassar hingga ke 

Manado, Sulawesi Utara. Saat ini pembangunan telah mencapai tahap 1 dari pembangunan jalur lintas darat Sulawesi Bagian Selatan dengan alokasi APBN sekitar Rp227,91 miliar. 

Kedua, pembangunan jalur irigasi Baliase, yang merupakan perluasan jaringan dari fasilitas jaringan irigasi induk yang bersumber dari Bendung Baliase, di Kabupaten Luwu Utara. Perluasan jaringan Baliase ini mencapai 76,84 kilometer (Km) dengan alokasi penggunaan APBN sebesar Rp288,49 miliar. Ketiga, pembangunan Bendungan Pamungkulu, di Kabupaten Takalar yang akan disiapkan menjadi salah sumber pasokan air baku dan sumber listrik di Sulawesi Selatan melalui investasi APBN sebesar Rp1,2 triliun. 

“Penggunaan anggaran APBN ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang nyata dalam pembangunan manusia, termasuk pada penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan, serta pemanfaatan ketahanan nasional dan juga tata kelola pemerintahan. Pengelolaan anggaran 

ini pun kita harapkan dapat diawasi oleh kita semua, termasuk mahasiswa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yustinus Prastowo Staff Khusus Menteri Keuangan memaparkan  uang kita menyasar kaum muda terutama mahasiswa sebagai agen of change yang mesti disiapkan. 

“Memberikan pemahaman Literasi sejak awal sehingga mereka nanti akan berpemahaman dengan kompetensi dan kesiapan ketika masuk dunia kerja, selain itu mereka ini punya kritisisme, kalau kita bekali dengan informasi dengan perspektif yang baik mereka bisa membangun pemerintah, membangun masyarakat juga jadi agen-agen perubahan, “tuturnya.

Lebih lanjut, saat ini Kementerian Keuangan sudah melakukan di banyak tempat seperti ITB di Bogor, Undip di Semarang lalu Unair di Surabaya dan sekarang di Unhas jadi Unhas ini menjadi Universitas pertama di luar Jawa yang bertujuan, Karena kampus yang sangat besar, 

strategis, cukup lengkap fakultasnya sehingga kita rasa ini efektif untuk menjadi support bagi komunitas di kota-kota lain kita akan membuat terus, berkeliling seluruh Indonesia supaya makin banyak orang melek tentang uang kita APBN.

Kementerian Keuangan pun bekerjasama dengan Kemendikbud untuk menyasar sehingga pajak menjadi materi muatan dalam kurikulum pendidikan, ini penting, menjadi investasi dan diperluas terus dengan isu-isu kementerian keuangan. Selain itu menjadi  take center, dan saat ini kampus menjadi take center of knowledge, senter of excellence yang membangun pengetahuan dan mendiseminasi, “Tutup Yustius, di Di Baruga Prof. DR.H.Baharuddin Lopa, S.H Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  (Ruby Sudikio)