Bappeda Makassar Soroti Pentingnya Integrasi Lintas

Makassar, Radioalmarkaz.co.id – Penanganan HIV di Kota Makassar dinilai tidak dapat lagi ditempatkan sebagai program yang hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Persoalan tersebut harus terintegrasi dalam arsitektur pembangunan daerah dan melibatkan berbagai perangkat daerah.

Hal itu disampaikan Fungsional Perencana Ahli Madya, Ikhsan, dalam Workshop Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program yang digelar Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (24/9/2026).

Direktur YPKDS, Rachman Rahim, mengatakan workshop tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran sekaligus mendorong mobilisasi sumber daya domestik untuk keberlanjutan program HIV.

Menurut Rachman, keterbatasan pendanaan kesehatan dan perubahan dukungan donor global perlu direspons dengan memperkuat kolaborasi di tingkat daerah.

Karena itu, YPKDS mendorong pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari sumber pembiayaan yang dapat mendukung keberlanjutan program HIV.

Sementara itu, Ikhsan mengatakan keberlanjutan penanggulangan HIV tidak cukup hanya dengan meningkatkan pagu anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan kebutuhan penanganan HIV masuk dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

“Keberlanjutan isu ini bukan hanya menambah pagu, tetapi memastikan kebutuhan menjadi bagian dari sistem pembangunan,” katanya.

Menurutnya, penanganan HIV perlu dimulai dari integrasi data dan isu, penentuan prioritas, penyusunan program, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi.

Ia menegaskan, HIV/AIDS bukan hanya persoalan Dinas Kesehatan. Penanganannya juga berkaitan dengan sektor sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, pemuda dan pemberdayaan masyarakat.

“HIV/AIDS bukan hanya semata-mata terkait dengan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Ikhsan menjelaskan, dalam siklus perencanaan daerah, penanggulangan HIV perlu terhubung dengan RKPD dan Renja masing-masing perangkat daerah hingga bermuara pada APBD.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis akses layanan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi sejauh mana ODHIV mendapatkan layanan yang berkelanjutan.

“Teman-teman yang terinfeksi ODHIV mendapat layanan. Itu saja intinya. Dia hidup normal seperti kita biasa, itu yang kita inginkan,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Makassar, Prof. Yusriani,  menyampaikan peluang dukungan melalui program Makassar Sehat.

Ia mengatakan, ODHIV dan kelompok rentan yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan bantuan, termasuk untuk biaya pengobatan, transportasi layanan kesehatan, vitamin dan makanan untuk mendukung status gizi.

Yusriani menyebut dukungan tersebut dapat bersumber dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai peruntukannya.

“Jadi sangat memungkinkan untuk saling berkolaborasi dalam penanggulangan kasus HIV karena ini terkait dengan kesehatan umat yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Workshop yang digelar YPKDS tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas keberlanjutan pembiayaan program HIV.

Selain penguatan APBD, mobilisasi sumber daya domestik juga diarahkan melalui berbagai sumber pendanaan yang memungkinkan, termasuk JKN, CSR dan bentuk dukungan lainnya sesuai ketentuan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan layanan HIV di Makassar sekaligus mendukung target eliminasi AIDS pada 2030. (RB)