Sinergi Pelindo-Kejati Maluku Perkuat Tata Kelola dan Kepastian Hukum Proyek Pelabuhan

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus memperkuat aspek tata kelola dan kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek strategis perusahaan.

Salah satunya melalui sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku yang selama ini memberikan pendampingan hukum terhadap pembangunan Terminal Penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Kolaborasi tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Hukum yang berlangsung di Kantor Pelindo Regional 4, Makassar, Kamis (25/6/2026). Pada kesempatan itu, Pelindo juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang diberikan.

Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Boy Robyanto, menilai pendampingan hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi bisnis perusahaan, terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, keberadaan pendampingan hukum tidak hanya memberikan kepastian dalam proses bisnis dan investasi, tetapi juga memperkuat pengelolaan risiko serta memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Pelindo memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan mitigasi risiko, dan memastikan pembangunan infrastruktur pelabuhan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak terbatas pada fungsi penegakan hukum.

Institusinya juga hadir sebagai mitra strategis pemerintah maupun BUMN dalam memberikan pendampingan hukum guna mendukung kelancaran program pembangunan.

Ia menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Pelindo Regional 4 Ambon dan Kejaksaan Tinggi Maluku terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kami berkomitmen mendukung pembangunan melalui penguatan tata kelola dan mitigasi risiko hukum agar setiap program dapat berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Rudy.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut mengevaluasi perkembangan pendampingan hukum terhadap pembangunan Terminal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon hingga Mei 2026. Berbagai langkah penyelesaian yang diperlukan untuk menjaga kelancaran proyek juga menjadi bagian dari pembahasan.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Tinggi Maluku yang dinilai telah membantu perusahaan menghadapi berbagai dinamika hukum, termasuk dalam penyelesaian gugatan perdata dan pengawalan proyek strategis.

Menurutnya, pembangunan Terminal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia.

“Sinergi antarlembaga ini menjadi modal penting untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat tata kelola perusahaan, dan memastikan proyek strategis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abdul Azis.

Pelindo optimistis kolaborasi yang terus terjalin dengan Kejaksaan akan semakin memperkuat fondasi hukum pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di Indonesia Timur. Selain meningkatkan kualitas layanan pelabuhan, proyek tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas logistik nasional. (*)