Pemprov Sulsel Bantah Gunakan APBD untuk Helikopter Gubernur

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulsel dalam menjalankan aktivitas pemerintahan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terkait penggunaan transportasi udara oleh kepala daerah dalam sejumlah agenda pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, Salim, menjelaskan bahwa helikopter yang digunakan selama ini merupakan dukungan dari AAS Foundation dan diberikan secara gratis untuk mendukung mobilitas gubernur.

“Fasilitas helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan karena merupakan dukungan dari AAS Foundation,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurut Salim, penggunaan helikopter dinilai penting untuk mempercepat mobilitas gubernur dalam menjalankan agenda pemerintahan, terutama menjangkau wilayah yang membutuhkan akses cepat dan efisien.

Selain untuk koordinasi lintas daerah, fasilitas tersebut juga digunakan dalam peninjauan program prioritas pemerintah, penanganan kondisi tertentu, hingga mendukung efektivitas pelayanan publik di berbagai wilayah Sulsel.

Pemprov Sulsel, kata dia, tetap menjalankan tata kelola pemerintahan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi anggaran.

Karena itu, pemerintah merasa perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman terkait penggunaan fasilitas transportasi udara tersebut.

“Kami berharap masyarakat menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan tidak mudah terpengaruh hoaks,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh. Ia memastikan tidak ada penggunaan APBD dalam operasional helikopter yang digunakan gubernur.

“Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” jelas Reza.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Haji Tono, menjelaskan bahwa anggaran sewa kendaraan udara yang tercantum pada tahun 2026 hingga kini belum digunakan.

Menurutnya, belum ada rekanan yang ditunjuk terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Anggaran awal itu disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis, namun sampai saat ini belum digunakan karena belum ada rekanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan anggaran kendaraan udara nantinya tetap akan mempertimbangkan aspek efisiensi, khususnya apabila jalur udara dianggap lebih efektif dibanding jalur darat.

Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan penggunaan APBD bagi program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan pelayanan dasar lainnya. (*)