8 Aksi Integrasi Dalam Percepatan Penurunan Stunting 2022

MAKASSAR, RAZFM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Data Dan Hasil Review Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022 di Swissbell Hotel, Senin, 21/11.

Kegiatan FGD ini diadakan untuk melihat hasil delapan Aksi Integrasi percepatan penurunan stunting selama tahun 2022 yang dihadiri oleh Camat dan Lurah Se-Kota Makassar.

Delapan Aksi Konvergensi tersebut yaknj, Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan Review Kinerja Tahunan.

Saat ini Aksi Konvergensi telah memasuki ke tahap enam yaitu sistem manajemen data dimana membahas pengelolaan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolan program/ atau kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.

Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi sekaligus membuka kegiatan FGD. Ia Mengatakan sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lurah semestinya mengetahui seluk beluk penganan stunting diwilayahnya masing-masing agar mendapatkan data akurat.

“Makanya tadi saya tanya ini SK TPPS tingkat kelurahan itu sudah diterima tidak, karena Lurah kan sebagai ketua tim TPPS nya harusnya dia harus tau tupoksinya apa, kerjanya apa.

Fatmawati menjelaskan kini telah ada Tim Terpadu yang bertugas mendata masyarakat yang terkena stunting.

“Sekarang sudah banyak perubahan datanya sudah update ya, terus kita punya tim terpadu ada dari Dinkes, DPPKB, Dinsos, Pemberdayaan perempuan, jadi data yang Sekarang sih sudah akurat, nah setelah ada Tim terpadu sudah ada perbaikan ternyata kita dapat data kasusnya terendah di Kabupaten kota angka stunting kita,” ungkap Fatmawati.

Lebih jauh, saat ini penurunan stunting kita Makassar berada diangka 18,8 persen, ditahun 2024 prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Fatmawati menjelaskan penurunan stunting dikota Makassar bisa lebih cepat karena didukung oleh kebijakan pemerintah kota yang memberikan anggaran yang besar di kelurahan.

“kita Makassar sih harusnya lebih cepat lagi karena permasalahan utama biasanya kalau penganggaran tidak ada, nah sementara kebijakan pemerintah kota itu luar biasa ini penganggaran dikelurahan untuk penanggulangan stunting,” ujarnya.

Semetara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Makassar, Chaidir menyampaikan untuk mendorong percepatan penurunan stunting, di tahun 2023 Pemkot Makassar memberikan anggaran 50 juta disetiap kelurahan.

“Untuk langkah preventif itu disetiao kelurahan tetap diberi anggaran 50 Juta,” singkat Chaidir.

Chaidir menambahkan hadirnya Camat dan Lurah di FGD Intervensi sunting ini dapat memacu semangat serta memperkuat komitmen dalam program percepatan penurunan stunting.

“Camat dan Lurah kan dia dimasyarakat dia juga harus bisa mendata secara pasti sehingga nanti data itu bisa sinkron dan akurat,” tutupnya.(SB)