60 Persen RW Tamalate Sudah Punya Urban Farming

MAKASSAR,Radioalmarkqz.co.id – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan gerakan pemanfaatan lahan produktif tersebut dapat menjangkau seluruh Rukun Warga (RW), sehingga masyarakat bisa memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri meski berada di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.

Komitmen itu terlihat saat Munafri mengunjungi sejumlah kebun urban farming di Kecamatan Tamalate, Rabu (4/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, wali kota yang akrab disapa Appi itu ikut memanen bawang dan berbagai jenis sayuran di Kebun Urban Farming Kelompok Tani Marennu, Kelurahan Mangasa.

Selanjutnya, ia mengunjungi Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar di Jalan Deppasawi Luar, Kelurahan Maccini Sombala. Di lokasi ini, sejumlah komoditas seperti cabai, kangkung, dan terong telah berhasil dibudidayakan dan dipanen oleh anggota kelompok.

Munafri mengatakan, hasil panen tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan lahan bukan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menghasilkan bahan pangan sendiri.

Menurutnya, urban farming perlu terus dikembangkan karena memberikan manfaat langsung bagi ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong pemanfaatan ruang kosong menjadi lebih produktif.

“Program urban farming ini penting karena menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Walaupun dengan lahan terbatas, masyarakat tetap bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri,” ujarnya.

Ia berharap gerakan tersebut tidak hanya berkembang sebagai aktivitas bercocok tanam, tetapi juga menjadi budaya produktif masyarakat yang mampu memperkuat kemandirian pangan dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.

Pengembangan urban farming juga dinilai memiliki manfaat ekonomi karena hasil panennya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membantu mengurangi pengeluaran belanja sehari-hari.

Sementara itu, Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, mengungkapkan bahwa pengembangan urban farming di wilayahnya menunjukkan perkembangan cukup signifikan.

Dari total 677 RW yang tersebar di Kecamatan Tamalate, sekitar 60 persen di antaranya telah memiliki kawasan urban farming.

” Capaian ini akan terus kita tingkatkan hingga seluruh RW memiliki minimal satu kawasan pertanian perkotaan,” tuturnya.

Menurut Aril, pihak kecamatan menargetkan setiap RW memiliki kebun produktif. Pengembangan tersebut juga akan melibatkan kelompok masyarakat, termasuk PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Bahkan, kawasan urban farming di RW 5 Kelurahan Maccini Sombala dinilai memiliki potensi untuk menjadi proyek percontohan atau pilot project pengembangan pertanian perkotaan di Kecamatan Tamalate.

Untuk memperluas program tersebut, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan seluruh lurah guna mengidentifikasi potensi lahan dan menentukan metode budidaya yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Aril menjelaskan, pengembangan urban farming tidak harus menggunakan pola yang sama. Wilayah dengan ketersediaan lahan memadai dapat memanfaatkan media tanam langsung, sedangkan kawasan padat penduduk bisa menggunakan sistem hidroponik.

“Karakteristik setiap wilayah berbeda. Kalau tidak memiliki lahan yang cukup, bisa menggunakan metode hidroponik. Jadi, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak mengembangkan urban farming,” jelasnya.

Selama ini, hasil panen dari kebun-kebun tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga di lingkungan masing-masing.

Menurut Aril, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah produksi, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan dan ruang kosong.

Kecamatan Tamalate sendiri telah meraih juara pertama dalam lomba kebun Aku Hatinya PKK tingkat Kota Makassar.

Capaian tersebut menjadi salah satu dorongan untuk terus memperluas pemanfaatan pekarangan produktif.
Meski demikian, pengembangan urban farming masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan serta kebutuhan biaya awal untuk membangun instalasi hidroponik.

Karena itu, pemerintah kecamatan bersama kelurahan akan terus melakukan edukasi dan mencari solusi agar keterbatasan sarana maupun pembiayaan tidak menghambat partisipasi masyarakat.

“Kami akan terus mengedukasi masyarakat, termasuk mencari solusi terhadap kendala anggaran. Harapan kami, seluruh RW di Kecamatan Tamalate nantinya memiliki minimal satu urban farming,” pungkasnya.

Pemkot Makassar berharap perluasan gerakan ini dapat menjadikan lingkungan permukiman lebih produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. (RB)