Sulsel Keciprat Dana Desa Rp2,052 Triliun Untuk meningkatkan kesejahteraan

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Pada 2024, pemerintah akan menyalurkan dana desa sebesar Rp 71 triliun dengan target 75.000 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Muh. Saleh mengatakan di Provinsi Sulsel sendiri dana desa untuk tahun 2024 sebesar Rp2,052 Triliun.

“Jadi kemarin itu total dana desa tidak sampai dua triliun hanya 1,9 Triluliun, tapi sekarang bertambah jadi 2,052 T,” ungkap Saleh usai kegiatan Workshop Tingkat Regional Pengawasan Kolaboratif Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa, di ruang Rapim kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 26/10/23.

Ia mengatakan kebijakan dana desa diarahkan kepada tiga hal. Pertama, melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria kinerja tertentu dan pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Kedua memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka dukungan penanganan kemiskinan ekstrem max. 25% melalui BLT Desa, dukungan program ketahanan pangan dan hewani min. 20%.

“Tetap ada kewenangan pusat yang menjadi kewenangan desa, termasuk BLT, Stunting, ketahanan pangan, ada semua, karena itu penaganan kemiskinan kan melalui BLT,” imbuhnya.

Ketiga adalah mengalokasikan tambahan Dana Desa untuk Desa yang berkinerja baik di setiap kabupaten/kota.

“Ada beberapa Desa yang dapat dana tambahan yaitu Desa mandiri. Ini insentif untuk desa mandiri,” tuturnya.

“Tidak semua, hanya yang berstatus desa mandiri. Desa mandiri kita 294 yang tersebar diseluruh Kabupaten,” tambahnya.

Di waktu yang sama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menerangkan Dana Desa ini untuk stimulasi pembangunan di Desa serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

“Dana desa inikan program strategis nasional yang digelontorkan pemerintah pusat, jadi kita mau menjadikan desa itu menjadi sejahtera,” kata PJ Gubernur.

Menurutnya kesejahteraan di Desa cukup memprihatinkan hingga menjadi isu internasional, sebab banyak orang pindah dari Desa ke Kota untuk mencari peluang pekerjaan.

“Jadi kita belajar kasus jepang, jepang itu 90 persen penduduk sekarang kumpul dikota desa itu kosong, hanya 10 persen masyarakat jepang itu tinggal di Desa, hampir fenomena itu terjadi diseluruh dunia, karena industri-industri berkembang di kota,” paparnya.

Ia mengatakan Dana Desa menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat lebih betah tinggal di Desa

“Dana desa itu sebenarnya salah satu instrumen untuk mencegah migrasi ke kota, makanya desa harus membuat masyarakat betah, bagaimana caranya? Berarti harus ada kehidupan, maka dana desa itu didorong dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa,” ujar Bahtiar.
(Shahibul Firdaus)