Putusan PN Makassar Jadi Babak Baru Sengketa Lahan PT Hadji Kalla dan GMTD
MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id – Sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) memasuki babak baru.
Setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan perdata PT GMTD tidak dapat diterima, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla kini tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah.
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan Turut Tergugat serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Menindaklanjuti putusan tersebut, kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pengaduan pidana berkaitan dengan dokumen perolehan tanah yang menjadi bagian dari sengketa tersebut.
“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ungkap Hasman Usman.
Majelis Hakim Temukan Persoalan Formil dalam Gugatan
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai gugatan PT GMTD mengandung dua persoalan mendasar, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Kedua persoalan tersebut dinilai berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah yang dinilai belum dilibatkan dalam perkara tersebut.
Perbedaan Data Administrasi Pertanahan Jadi Sorotan
Salah satu poin penting dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah perbedaan riwayat administrasi pertanahan yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak.
Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, khususnya Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I.
Dalam pertimbangan tersebut, letak fisik tanah yang tercatat pada Persil Nomor 40 D I berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Perbedaan pencatatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai adanya ketidakjelasan mengenai letak dan riwayat administratif objek tanah yang diklaim PT GMTD.
Majelis Hakim juga menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak atas tanah, termasuk Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan rantai hubungan hukum terkait riwayat perolehan tanah belum dapat diuji secara utuh dalam perkara tersebut.
Siapkan Langkah Hukum Lanjutan
Dengan putusan yang menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla kini berencana menindaklanjuti persoalan dokumen perolehan tanah melalui jalur pidana.
Rencana pengaduan tersebut akan terlebih dahulu dikoordinasikan bersama pihak PT Hadji Kalla sebelum diajukan kepada aparat penegak hukum.
Langkah ini menjadi perkembangan lanjutan dari sengketa pertanahan antara kedua perusahaan, yang kini tidak hanya bergulir melalui proses perdata, tetapi juga berpotensi berlanjut ke ranah pidana terkait dugaan penggunaan atau pemalsuan surat perolehan tanah. (RB)



