Perempuan Sulsel Menuntut Keadilan Gender

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID –
Solidaritas Perempuan Anging (SP) Mammiri menyelenggarakan Dialog Multi Pihak yang melibatkan perempuan akar rumput di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti perempuan Buruh Migran, perempuan nelayan, perempuan petani, serta pemerintah dan pengambil kebijakan, perusahaan, NGO/CSO lokal.

Kegiatan ini mengusung tema “Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakadilan Gender Dengan Memberikan Pengakuan dan Akses Atas Ruang Hidup Perlindungan Social dan Kerja Layak Bagi Perempuan di Sulawesi Selatan” yang berlangsung di Hotel Vasaka Makassar Senin, 11/12/23.

Dialog tersebut membahas seputar persoalan ketidak adilan gender dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan di Sulsel.

Hatia Dg. Enang mewakili Perempuan Petani menyampaikan keluh kesah yang dihadapi petani khsususnya perempuan.

Ia mengatakan sejak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV mengambil alih tanah, banyak petani yang menjadi buruh bangunan dan industri, yang penghasilannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan bertani.

“sekarang dulu menjadi petani sekarang menjadi buruh dan buruh itu gajinya tidak seberapa dibanding dengan kita mengelola tanah sendiri dan perempuan petani di kabupaten takalar itu sekarang sudah banyak menjadi buruh bangunan,” kata Dg. Ngenang saat konferensi pers Dialog Multi Pihak.

“Selama perusahaan mengelola tanah kami dengan menanam tebu, mata pencaharian kami berkurang dan keuangan kami menurun,” sambungnya.

Dirinya menuntut agar Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV Takalar tidak diperpanjang kontraknya dan tanah milik petani dikembalikan.

“Tunutan kami sekarang yaitu supaya PTPN 14 Takalar itu tidak memperpanjang HGU nya dan mengembalikan tanah kami supaya kami bisa mengelola sendiri,” terangnya.

Sementara itu Ramlah mewakili Perempuan Pesisir juga menyampaikan isi hatinya di dialog ini.

Kata dia, Makassar New Port (MNP) sangat menyengsarakan para nelayan yang berdampak kepada perempuan dan anak.

Sebab kerusakan yang ditimbulkan oleh MNP yang didalamnya terdapat tambang pasir PT Boskalis. Hal ini dipengaruhi oleh keruhnya air laut akibat sebaran sedimen hasil kerukan pasir yang berdampak pada terumbu karang sebagai habitat berbagai organisme laut, rusaknya terumbu karang dapat melumpuhkan ekosistem perairan Spermonde, sehingga nelayan kehilangan mata pencaharian.

“Sebelum ada MNP itu alhamdulillah cukup makan sama anak-anak tapi Setelah ada MNP itu untuk makan saja sulit apalagi untuk biaya sekolah anak-anak,” imbuhnya.

Ia dan suaminya sudah mencoba berbagai jenis pekerjaan, namun hasilnya tidak sama saat menjadi nelayan, bahkan kebutuhan dapur pun sulit dipenuhi.

Ia mengaku bersama SP Anging Mammiri sudah mengadu ke DPRD namun sampai saat ini tidak menemui kejelasan mengenai nasib mereka.

“Saya berjuang suami istri untuk berusaha tapi nihil penghasilan karena MNP itu,” tuturnya.

“Terus kami dengan pendampingan SP kemarin kami sudah datang di kantor PT Pelindo sama di perusahaan sama di DPRD itu tidak ada solusi sampai sekarang,” paparnya.

Ramlah menambahkan selama memang ada bantuan CSR dari PT Pelindo, namun tidak semua nelayan mendapatkan bantuan tersebut.

Kata Ramlah masyarakat pesisir pun tak membutuhkan CSR tersebut. Ia hanya meminta agar pangku Kepentingan mencari solusi agar hak pemulihan atau mata pencaharian mereka kembali seperti dulu lagi.

“Tuntutan saya kepada pemrintah, saya mewakili nelayan tidak ada pembangunan lagi dan kami meminta pemulihan hak, tidak usah ada bantuan CSR, kami tidak butuh itu masyarakat pesisir Tallo,” cetusnya.

Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri Suryani mengungkapakan Kepentingan investasi atau proyek bisnis dan jasa yang dilakukan pemerintah, tidak mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat khususnya perempuan.

“Pemerintah hanya membangun saja tidak melihat dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sumber-sumber kehidupan masyarakat termasuk perempuan,” ulasnya.

Menurutnya, proyek pembangunan yang dirancang harus melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya.

Namun yang terjadi saat ini ketika konsultasi proyek, pemrintah hanya melibatkan kelompok masyarakat tertentu saja, tidak melirik keterlibatan perempuan.

‘Kalaupun pemerintah atau pelaksanaan proyek memperhatikan itu tentu pemerintah akan menghadirkan perempuan dalam misalnya di proses konsultasi menghadirkan informasi-informasi yang lebih lengkap untuk terhadap sebuah proyek yang akan dibangun,” tukasnya.

“Misalnya proyek pembangunan di pesisir ya atau juga misalnya memberikan akses bagi perempuan petani atau masyarakat petani untuk melihat bagaimana sebenarnya HGU dilakukan,” tambahnya.

Ia berharap seluruh kebijakan dan proyek harus berkadilan gender.

“Tuntutan kami tentu bahwa Bagaimana pertama adalah pemerintah atau pihak perusahaan yang merancang proyek, melibatkan semua masyarakat yang terdampak, begitupun pemerhati lingkungan, pemerhati anak, perempuan, tidak hanya membatasi pada kelompok-kelompok tertentu saja di dalam proses-proses konsultasi,” jelasnya.