Pemprov Sulsel Hibahkan Lahan 10 Hektare untuk Pendirian Politeknik POM Pertama di Indonesia

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menghibahkan lahan seluas 10 hektare di Pucak, Kabupaten Maros, untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

Penandatanganan hibah dilakukan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (28/8).

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa politeknik ini akan menjadi sekolah pendidikan khusus berbasis vokasi.

“Barusan kita melaksanakan penandatanganan untuk lahan yang kita hibahkan, untuk BPOM Politeknik di Pucak. Itu nanti akan menjadi sekolah pendidikan khusus, lebih kepada vokasi,” ujarnya kepada awak media.

Andi Sudirman menjelaskan, sebanyak Rp 1,7 trilun anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Politeknik POM ini.

“Kedua programnya luar biasa, multiyears untuk 1,7 triliun, dan harapan kita nanti akan ada afirmasi untuk prestasi dari rekomendasi Gubernur. Alhamdulillah sudah disetujui oleh BPOM. Kita minimalkan 10 persen karena tentu hak semuanya untuk mendaftar secara umum, tapi untuk afirmasi yang berprestasi memang kita akan dorong supaya nanti orang-orang yang terlibat dalam pendidikan ini Insya Allah orang-orang terbaik Sulsel dan terbaik anak-anak bangsa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pendirian Politeknik POM memiliki urgensi besar. Ia menyebutkan ada tiga poin utama.

“Yang pertama, adanya niat besar atau high desire atau semangat yang menggebu-gebu untuk membangun yang disebut dengan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan. Alasannya apa? Karena belum ada satupun pendidikan khusus yang menangani pengawasan obat dan makanan,” tuturnya.

Prof. Taruna mencontohkan kebutuhan nyata di lapangan. Contohnya tahun ini BPOM menerima tepatnya 1.294 pegawai. Pegawai yang diterima berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dokter, apoteker, sarjana farmasi, sarjana komputer, sarjana pertanian, dan lain-lain.

Kata Prof Taruna, Mereka butuh waktu satu tahun untuk beradaptasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

“Nah oleh karena itu butuh pendidikan khusus supaya 1.300 di kali gajinya rata-rata 7 juta saja per bulan dikali 12, itu sudah berapa sekedar untuk mentraining mereka untuk siap menjadi pengawas obat dan makanan. Kan sangat masuk akal perlu sekolah khusus agar tidak perlu banyak biaya adaptasi seperti itu dan memang secara spesifik pengawasan obat dan makanan itu perannya sangat luas,” urainya.

Lebih jauh, ia menjelaskan pentingnya keahlian mendeteksi langsung potensi pelanggaran di lapangan.

“Bukan sekedar penyuluhan tapi bagi seorang ahli dia bisa lihat sebuah makanan di jalanan yang mungkin mengandung boraks, pengawet, atau pewarna berbahaya, sudah bisa langsung meski tetap perlu pembuktian di laboratorium. Dengan seperti dia sudah punya insting, kalau tidak kan bahaya sekali,” tuturnya.

Poin kedua, kata Prof. Taruna, adalah peningkatan level pengawasan BPOM di kancah internasional.

“Kenapa sekolah ini kita butuh, kan sekarang kita mau naik kelas. BPOM sudah 208 tahun usianya, sebelum Indonesia merdeka sudah ada sejak zaman kolonial. Tapi kita masih maturitas di level 3, kita mau naik di level 4 yang disebut WHO Listed Authority, setingkat pengawasan obatnya di Amerika dan Eropa. Kalau kita masuk ke daftar situ ada 9 daftar kriteria, salah satunya regulasi pengawasan dan sebagainya, ternyata kita masih belum masuk di situ,” paparnya.

Menurutnya, hanya ada 30 negara dari 196 yang masuk daftar tersebut. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keterampilan dan kualitas SDM.
Poin ketiga, lanjutnya, adalah dukungan infrastruktur dan lokasi strategis di Sulawesi Selatan.

“Kita sudah mendapatkan hibah tanah seluas 10 hektare berarti 100 ribu meter persegi dan dukungan pembiayaan dari ADB ada poin-poinnya termasuk distribusi ada beberapa triliun, tapi khusus untuk pendidikan akan fokuskan yang disebutkan Gubernur termasuk pendirian politeknik ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Dengan demikian kata Prof. Taruna pendidikan vokasi pengawasan obat dan makanan ini sangat urgen dibutuhkan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Sulawesi Selatan terpilih karena dari segi geografi, kini tidak terpusat di Jawa tapi saatnya ada di pusat Indonesia (Sulsel).

“Kita dekat dengan IKN, orang Ambon, Irian tidak perlu terlalu jauh. Strategis sekali kita pilih Sulawesi Selatan,” imbuhnya.

Prof. Taruna juga menegaskan bahwa pendirian politeknik ini sejalan dengan program nasional yang lebih luas, termasuk program Makan Bergizi Gratis.

“Ini program strategis. Jangan sampai Indonesia hanya dikenal dengan jumlah penduduk yang besar, tetapi kualitas gizi rendah sehingga berdampak pada menurunnya kualitas manusia,” ujarnya.

“Kita ingin Indonesia menjadi yang terbaik, artinya Indonesia itu negara paling indah di dunia, penduduknya ramah, sehat, sejahtera, maju, bahkan masuk tiga besar negara terbaik di dunia. Itu harapan kita yang tentunya bisa dicapai salah satunya melalui program makan bergizi gratis yang dijalankan dengan baik,” pungkasnya.