Pelayanan Pelabuhan Makassar Dapat Apresiasi Ombudsman RI, Pelindo Perkuat Tata Kelola

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id.- Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya transformasi pelayanan publik yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Makassar.

Apresiasi tersebut disampaikan usai kunjungan lapangan ke Makassar New Port (MNP) dan Terminal Penumpang Anging Mammiri Pelabuhan Makassar, Rabu (10/6/2026).

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menilai Pelindo menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan yang semakin modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

Menurut Robert, hasil peninjauan langsung memperlihatkan berbagai pembenahan yang telah dilakukan Pelindo, baik dari sisi fasilitas, sistem pelayanan, maupun tata kelola operasional.

“Dari hasil kunjungan langsung di Makassar New Port maupun Terminal Penumpang Anging Mammiri, kami melihat berbagai upaya perbaikan pelayanan yang telah dilakukan. Fasilitas, sistem pelayanan, dan tata kelola operasional menunjukkan arah yang positif dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kualitas pelayanan harus dijaga secara konsisten agar masyarakat memperoleh kepastian, kemudahan, dan perlakuan yang adil dalam setiap layanan yang diberikan.

Robert menegaskan, pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga oleh budaya kerja yang berintegritas serta bebas dari praktik maladministrasi.

“Pelayanan publik yang baik harus bertumpu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian prosedur, serta perlakuan yang setara bagi seluruh pengguna layanan. Pelabuhan merupakan wajah pelayanan negara karena menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” katanya.

Sebelum kegiatan sosialisasi, Robert bersama jajaran Ombudsman RI melakukan peninjauan ke TPK New Makassar Terminal 2 atau Makassar New Port serta Terminal Penumpang Anging Mammiri. Kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung implementasi pelayanan publik, sistem operasional, fasilitas pengguna jasa, hingga transformasi pelayanan yang dijalankan Pelindo sebagai salah satu simpul logistik utama di kawasan timur Indonesia.

Usai kunjungan lapangan, Ombudsman RI menggelar Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Maladministrasi di Kantor Pelindo Regional 4 Makassar. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat dan staf Pelindo Group wilayah kerja Makassar.

Dalam kesempatan itu, Robert menekankan bahwa pencegahan maladministrasi harus menjadi tanggung jawab seluruh unsur organisasi, mulai dari jajaran pimpinan hingga petugas pelayanan di lapangan.

“Pencegahan maladministrasi tidak cukup dilakukan melalui pengawasan semata, tetapi harus menjadi bagian dari budaya organisasi sehari-hari. Pelayanan publik yang prima harus dibangun melalui tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta budaya kerja yang mengedepankan integritas,” tegasnya.

Sementara itu, Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menyambut positif kunjungan dan sosialisasi yang diberikan Ombudsman RI. Menurutnya, masukan dari Ombudsman menjadi bagian penting dalam memperkuat transformasi pelayanan yang tengah dijalankan perusahaan.

“Kegiatan ini memberikan perspektif yang sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola, serta memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari maladministrasi,” kata Yusida.

Ia menjelaskan, Pelindo saat ini terus melakukan pembenahan melalui pengembangan infrastruktur, digitalisasi layanan, penyederhanaan proses bisnis, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Menurut Yusida, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ombudsman RI, menjadi faktor penting dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama Ombudsman RI dan Pelindo dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan daya saing sektor kepelabuhanan nasional. (*)