Menuju Makassar Kota Sehat, Stop BABS

MAKASSAR, RAZFM – Pemerintah Kota Makassar menargetkan di tahun 2023 dapat meraih predikat sebagai Kota Sehat.

Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Makassar, Andi Muh. Yasir pada pertemuan pelaksanaan program kota sehat di kota Makassar di ruang rapat Sipakalebbi. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah yang akan dilakukan adalah menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

Salah satunya dengan kondisi masyarakat yang tidak lagi buang air besar (BAB) sembarangan.

“Makassar akan dinilai menjadi Kota Sehat. Sebelum proses penilaian dilakukan kita akan mendorong agar tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan dengan menyiapkan sanitasi layak, ujar Yasir.

Ketua Forum Kota Sehat Makassar dr. Noer Bachry Noor mengungkapkan Sejak tahun 2007 Forum Kota Sehat sudah berkiprah, pada 2008-2009 Makassar mendapatkan Swasti Saba, kita mendapat peringkat kedua di tahun 2009, kemudian 2011,2013, 2015, 2017 dan 2019 lima kali berturut-turut dan pada waktu itu kitalah yang tertinggi.

Sayangnya pada tahun 2021 kita terjun bebas, karena dokumen kota Makassar tidak sempat di periksa dan hanya mendapatkan sertifikat. Tentu ini menimbulkan kekecewaan Wali kota Makassar.

Tahun 2021 terdapat 8.800 lebih KK yang belum memiliki jamban sedangkan dari Dinas PU terealisasi 100 KK, yang mendapatkan jamban.

Noer Bachri Nur mengungkapkan, verifikasi Kota Sehat ini dilakukan setiap dua tahun sekali.

Ia mengaku, penilaian Kota Makassar terkait Kota Sehat saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Salah satunya saat ini masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Kota sehat adalah suatu pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga yang diperlukan komitmen bersama.

Instansi yang nyaman membawahi kota dan masyarakat yang sebagian akan ditingkatkan kesehatannya dan Forum hanya semata tempat menyatukan program pemerintah dengan masyarakat melalui tatanan.

Ada 9 tatanan yang dikemas di seluruh Indonesia. Kota Makassar sendiri tidak memiliki hutan dan pertambangan sehingga hanya mampu menjalankan 7 tatanan.