Ketua Apersi Keluhkan Izin Pembangunan di Daerah ke Gubernur Sulsel

MAKASSAR, RAZFM – Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sulawesi Selatan (Sulsel)
mengatakan sulitnya izin pembangunan di kabupaten/kota.

Hal itu ia sampaikan usai kegiatan Apersi Ramadan Berbagi (ARB) yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Senin (10/4/2023).

“Teman-teman akhirnya ada yang bertindak, jadi dalam posisi itu memilih ke daerah lain yang lebih gampang. Karena kalau tetap bertahan di situ izinnya tidak keluar kan, sama dengan menunggu mati pelan-pelan,” ungkapnya.

Meski demikian Yasser menjelaskan ada beberapa daerah yang sulit mengeluarkan izin.

“Tidak keseluruhan (kabupaten kota), ada yang bagus juga. Karena nyatanya sampai saat ini Apersi masih beraktivitas,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut ketua Apersi melaporkan keluhannya didepan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang turut hadir.

“Terkait yang tidak bagus (izinnya sulit), ini perlu dilaporkan ke pak Gubernur, disentil sedikit ya,” jelasnya.

Dengan melaprokan hal ini Yasser berharap bisa mendapatkan atensi dari Gubernur.

“Kami berharap setelah hari ini, akan ada perubahan. Karena tentu kami menyampaikan langsung ke Gubernur,” imbuhnya.

“Ini sudah lama juga, teman-teman Apersi keluhkan,” lanjutnya.

Dari masalah tersebut kata Yasser akibatnya target pembangunan rumah subsidi maupun komersial menurnun.

“Target kami menurun, sekarang 10 ribu unit. Tahun lalu itu 15 ribu,” pungkasnya.

“10 ribu unit itu subsidi maupun komersil. 70 persen subsidi, 30 non subsidi,” jelasnya.

Sebanyak 207 perusahaan yang menajdi developer perumahan tersebar di Sulsel. Sekitar 500 titik pembangunan tersebar wilayah Sulsel.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Sulsel langsung menanggapi. Dia bilang belum ada disposisi syarat datang ke mejanya.,” Paparnya.

“Saya tadi mendengar keluhan dari Ketua Apeksi terkait disposisi, ini betul ya disposisi. Saya tadi kasih tau ketuanya, saya selama Gubernur belum pernah saya disposisi surat,”

Andi Sudirman menegaskan akan memberi perhatian penuh terkait masalah perizinan ini.

“Di cambo saja semua PTSP nya. Justru saya mencari kalau ada tidak jalan, yang saya tahan itu ada hal yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, yang lain semuanya (diizinkan),” ujar Gubernur.