ICRAF Kanada Beri Rp189 Miliar, Wujudkan Ekonomi Hijau di Sulsel

MAKASSAR, RAZFM – Isu Perubahan iklim dunia sudah harus lebih diperhatikan. Dampak buruknya sudah nampak jelas, baik pada lingkungan dan juga makhluk hidup.

Tak hanya itu, perubahan iklim juga berdampak kepada pertumbuhan perekonomian, contohnya pada pertanian yang mengalami kekeringan, penurunan/peningkatan curah hujan, dan peningkatan suhu udara sehingga jumlaj produksi terganggu.

Maka dari itu ICRAF Indonesia mendampingi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data.

Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. 

PJ Sekda Sulsel Andi Aslam Patonangi yang diwakili oleh Asisten bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan Ichsan Mustari mengatakan isu perubahan iklim sudah sangat urgent. Pemerintah harus mencari solusi akibat dampak buruk yang ditimbulkannya.

“Perubahan iklim ini harus diperhatikan, contohnya masa tanam pertanian ini sudah berubah, waktu nelayan ke laut itu sudah berubah, ini tentunya juga memgahambat perekonomian,” paparnya saat konferensi pers Lokarya Evaluasi RPJPD di Hotel Four Point Rabu, 22/02/23.

Selain itu perubahan iklim juga berpengaruh pada kerusakan infrastruktur karena menimbulkan bencana alam. Dampaknya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.

“Itu menyebabkan rusaknya infrastruktur akibat bencana alam dan membuat kondisi sosial masyarakat berubah,” terangnya.

Maka dari itu, kata Ichsan yang harus dilakukan adalah mengambil langkah mitigasi dan adaptasi.

“Pertama bagaimana mengurangi emisi dulu, penggunaan bahan bakar fosil itu pemerintah provinsi sangat mendorong penggunaan energi baru terbarukan kita dorong,” jelas Ichsan.

“Kemudian isu perubahan iklim harus diketahui oleh masyarakat. Mungkin masyarakat yang melakukan aktifas yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim, nah Langkah awal bagaimana menyadarkan kita semua ini penting,” imbuhnya.

Lanjut Ichsan, bentuk langkah yang nantinya dijalankan akan diskusikan melalui Lokakarya yang diadakan pemerintah Sulsel bersama ICRAF.

“Langkah mitigasi dan adaptasi tentu selanjutnya akan diskusikan di Lokakarya ini, bagaimana koordinasi, komunikasi, data-data harus sama,” pungkasnya.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Sabet Dua Penghargaan PPD Dari Bappenas

Tujuan kegiatan tersebut juga untuk realsasi pertumbuhan ekonomi hijau, demi mensejahterakan masyarakat.

“Tetapi di lain sisi, jangan sampai upaya-upaya kita mensejahterakan itu jangan sampai merusak lingkungan. Misalnya kita mengeksplorasi tambang yang akhirnya penggunaannya meningkatkan emisi yang berdampak buruk untuk lingkungan,” ujarnya.

“Kita berharap pertumbuhan ekonomi hijau ada keadilan ke masyarakat dan lingkungan. Karena lingkungan ini bagian penting untuk manusia juga,” tutupnya.

Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar, menambahkan, isu climate change, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan lahan. Perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan akan sulit dicapai.

“Karena itu, maka ada program Land For Lifes yang direkomendasikan Icraf dan didukung Pemerintah Kanada dengan dana Rp189 miliar untuk tiga provinsi Indonesia, termasuk Sulsel,” jelasnya.

Ia mengapresiasi Pemprov Sulsel atas komitmen dan usahanya, sehingga penyusunan RPJPD ini bersifat inklusif dan partisipatif.

Sonya Dewi mengatakan, Icraf ingin tetap membantu pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Apalagi, kebutuhan dan pemanfaatan lahan saat ini sangat beragam.

“Tata guna lahan sangat penting. Dan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya,” kata Sonya.

Menurut Sonya Dewi, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaannya sendiri-sendiri. Jika dilakukan secara bersama, bersinergi dan berkolaborasi, maka hasilnya akan berbeda.

“Peran Icraf adalah membantu menganalisa data, dan fasilitasi proses yang partisipatif,” ujarnya.

Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar, menambahkan, isu climate change, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan lahan. Perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan akan sulit dicapai.

“Karena itu, maka ada program Land For Lifes yang direkomendasikan Icraf dan didukung Pemerintah Kanada dengan dana Rp189 miliar untuk tiga provinsi Indonesia, termasuk Sulsel,” jelasnya. (SB)