Genjot Penurunan Stunting, BKKBN Sulsel Gelar Rapat Evaluasi KIE

MAKASSAR, RAZFM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dengan melakukan berbagai intervensi terkait persoalan stunting dan akan mempercepat penurunan sesuai target yang ditetapkan.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Masalah stunting pun ditarget akan turun signifikan dari kondisi 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Sulsel, Andi Mirna mengatakan, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia (RAN Pasti) harus dilaksanakan oleh berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah.

“Koordinasi di semua sektor Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota Kecamatan, Desa, dan Kelurahan menjadi penting. Tujuannya tak lain untuk memadukan, mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan penting secara utuh menyeluruh dan terpadu,” ujar Andi
Mirna dalam sambutannya pada Rapat evaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Percepatan Penurunan Stunting bersama TPPS Provinsi dan Ketua TPPS Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan di Hotel Novotel Makassar, Selasa (20/12/2022).

Menurut Mirna, dengan mempertimbangkan waktu yang tersisa, Pemprov maupun Pemerintah di 24 Kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran percepatan penurunan stunting. Mereka meliputi remaja calon pengantin, calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-59 bulan.

“Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan Intervensi dan komprehensif,” ucap Mirna.

Sejauh ini, lanjut Mirna, pihaknya telah melakukan intervensi untuk menggenjot penurunan stunting. Di antaranya mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses, dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan air minum serta sanitasi.

Menurut Mirna, intervensi harus dilakukan karena kekuatan pembangunan Indonesia di masa depan akan terancam jika angka stunting menyentuh 30 persen setiap tahunnya. Sekitar 2-3 persen produk domestik bruto (PDB) hilang akibat stunting.

“Kerugian ekonomi bagi negara yang ditimbulkan oleh kejadian stunting juga harus menjadi perhatian yang serius,”sebutnya.

Mirna lebih jauh menuturkan, keberadaan tim percepatan penurunan stunting sangat penting dalam mendukung pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting. Pihaknya berharap ketua TPPS dapat memberikan penguatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulsel, Faisal Fahmi menjelaskan, rapat evaluasi merupakan wadah untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting Tahun 2022. Selanjutnya, hasil rapat digunakan sebagai bahan evaluasi program dalam peningkatan komunikasi, informasi edukasi percepatan penurunan stunting agar lebih efektif efisien dan berkualitas.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan Sinergitas mitra dalam upaya percepatan penurunan stunting secara efektif konvergen dan terintegrasi,” imbuh Fahmi.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni mulai dari tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2022 dan diikuti 110 peserta.