Dorong Tercapainya Tujuan SDGs 16 YKPM Gelar FGD Bersama Infid

MAKASSAR, RAZFM – Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Sehingga masyarakat memiliki keterlibatan dan terlibat aktif dalam agenda pembangunan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan komprehensif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Dimana Implementasi SDGs juga dilakukan dengan prinsip multipihak dan no one left behind, termasuk pelibatan non state actor seperti CSO. Indonesia sendiri hanya menyisakan waktu pencapaian SDGs delapan tahun lagi pada tahun 2030.
 
Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil sejak adopsi SDGs telah berupaya memastikan agar proses dan tata kelola SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan multipihak. Hal ini terwujud dengan pembentukan tim pelaksana dan kelompok kerja SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Mulyadi Prayitno Direktur YKPM, menuturkan ini sudah menjadi agenda internasional yang sudah diteroganisasi di dalam agenda pembangunan mulai dari pusat sampai ke daerah.

“nah kami sebagai masyarakat sipil ikut berkontribusi untuk pencapaian strategi itu terutama mendorong pemerintah kota untuk memastikan ada partisipasi masyarakat makanya kita juga mengundang dari berbagai kalangan untuk berbicara, ada kelompok Pemuda karena yang berkaitan dengan NKRI,” ujarnya saat berbicara dalam FGD dengan tema Peran dan tanggug jawab pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs 16 serta program kerja yang mendukung, di Masagena Selasa (21/2/2023).

Mulyadi menambahkan jika isu-isu tidak diakomodasi maka berpotensi untuk terjadinya disintegrasi dan berpotensi untuk mengganggu proses demokrasi 2024. Sehingga fokus kepada pencapaian diantara 17 Tujuan SDGs kedepan menjadi hal penting di daerah.

Pemerintah sendiri misalnya saat ini telah memberikan fokus masalah penting seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan inflasi ekonomi (Tujuan 1), isu ketahanan pangan (Tujuan 2) dan komitmen penanganan perubahan iklim (Tujuan 13).

Hal senada juga diungkapkan Makbul Halim seorang politisi senior di Makassar. Dia mengemukan akan pentingnya masyarakat dalam berpartipasi dalam pembangunan. karena dikhawatirkan akan terjadinya oligarki kekuasaan, ekonomi dan sosial budaya.

“Jika ini terjadi maka dipastikan demokrasi akan terinduksi dan tidak akan berjalan normal, karenanya masyarakat harus berperan aktif serta mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Bagi Makbul setiap orang berpotensi melakukan oligarki, baik itu kekuasaan,maupun ekonomi. Karena banyak juga dari kalangan pengusaha yang kemudian masuk ke area kekuasaan.

Sementara Kabid Sosbud Bappeda kota Makassar, Novriadi yang ikut menjadi pembicara berharap agar masukan dari FGD tersebut akan semakin memperkaya materi RPKD Pemkot Makassar kedepan. Dia juga mendorong agar organisasi kemasyarakatan, pemuda dan lainnya tidak memiliki kepengurusan ganda. karena hal itu akan membuat pemerintah menjadi bingung saat akan memberikan bantuan pembinaan.

“Kita juga terus mendorong organisasi yang ada agar bisa bersama-sama dan memiliki kepengurusan organisasi yang solid, ujarnya.
Dia menjelaskan Kota Makassar telah merampungkan SDGs dalam bentuk Dokument.

Dr. Hari Sekretaris KESBANGPOL kota Makassar dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembelajaran kepada masyarakat dalam berdemokrasi.
“Pembinaan itu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, terutama kalangan pemuda dan ormas,” tutupnya.

Turut hadir pada pertemuan hari ini, Kemenag Kota Makassar, Pertuni, CSO dan NGO (RB)