Dari Al Markaz, Tokoh Lintas Sektor Serukan Persatuan dan Moderasi Beragama

MAKASSAR, Radioalmarkaz. — Yayasan Islamic Center Masjid Al Markaz Al Islami Makassar menggelar Dialog Kebangsaan di Aula Masjid Al Markaz Al Islami, Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan yang digelar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, pemerintahan hingga aktivis perempuan.

Hadir sebagai narasumber Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulsel Kombes Pol Anang Triarsono, S.IK., M.Si., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulsel Dr. H. M. Ishaq Iskandar, serta Andi Sri Wulandani Thamrin, S.IP., M.Hum., yang merupakan Sekretaris Umum FORHATI Sulsel sekaligus Sekretaris Badan Zakat, Infaq dan Sedekah Al Markaz Al Islami.

Dialog tersebut dipandu langsung Imam Besar Masjid Al Markaz Al Islami yang juga Rektor Universitas Islam Makassar, Prof. Mustari.

Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas sejumlah persoalan kebangsaan, khususnya bagaimana menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat, memperkuat moderasi beragama serta meningkatkan peran perempuan dalam mencegah intoleransi dan ekstremisme.

Imam Besar Masjid Al Markaz Al Islami, Prof. Mustari, mengatakan Dialog Kebangsaan merupakan agenda tahunan yang telah memasuki pelaksanaan tahun kedua. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut sebagai ruang edukasi sekaligus mempertemukan berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, momentum menjelang HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk memperluas pesan persatuan, kecintaan terhadap bangsa dan negara.

“Pesan kemerdekaan itu yang paling penting adalah persatuan, kemudian nilai cinta terhadap bangsa dan negara,” ujar Prof. Mustari.

Ia juga menekankan pentingnya mengubah pandangan terhadap masjid. Masjid, kata dia, tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi ruang muamalah dan tempat masyarakat berdialog mengenai persoalan kebangsaan.

Perbedaan Bukan Alasan Terpecah

Beragam pandangan yang muncul dalam dialog dinilai justru menjadi kekayaan dalam kehidupan berbangsa. Prof. Mustari mengatakan masyarakat Indonesia tidak mungkin memiliki cara berpikir yang seragam.

“Perbedaan itu pasti sebuah keniscayaan, bahkan sebuah keharusan. Tidak mungkin orang sama,” katanya.

Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak membuat masyarakat bersikap eksklusif dan menganggap kelompoknya sebagai satu-satunya pihak yang paling benar.

Menurutnya, pandangan yang berbeda justru dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar dan melihat kekurangan masing-masing.

Pandangan serupa disampaikan Kombes Pol Anang Triarsono. Menurutnya, keberagaman pendapat yang muncul dalam ruang dialog merupakan gambaran kecil dari kemajemukan masyarakat Indonesia.

“Boleh berbeda, tapi prinsip tetap satu,” tegas Anang.

Ia menilai Pancasila harus menjadi kesepakatan bersama sebagai ideologi sekaligus fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks keberagaman tersebut, Anang mendorong penerapan moderasi beragama sebagai salah satu cara membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Moderasi beragama, kata dia, bukan berarti menghilangkan keyakinan masing-masing, melainkan menghindari sikap eksklusif dan menyadari bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat dengan latar belakang agama, budaya dan pemikiran yang beragam.

“Jangan eksklusif bahwa kita paling hebat. Kita menyadari bahwa kita hidup di Indonesia dengan segala keberagaman dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Anang juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban memahami dan menaati aturan yang berlaku.

Perempuan Jadi Penggerak Moderasi

Sementara itu, Andi Sri Wulandani Thamrin menyoroti besarnya peran perempuan dalam memperkuat moderasi beragama, khususnya di lingkungan keluarga.

Mengangkat tema “Perempuan sebagai Penggerak Moderasi Beragama”, ia mengatakan perempuan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pihak pertama yang berperan dalam membentuk karakter anak.

“Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Mereka memiliki peran penting dalam mendidik generasi untuk menghargai perbedaan dan menangkal ekstremisme sejak dini,” katanya.

Ia mengungkapkan, pola radikalisasi saat ini juga mulai menyasar anak-anak dan perempuan melalui media sosial serta ruang digital.

Mengacu pada temuan yang disampaikannya, terdapat 112 siswa dari 26 provinsi yang terpapar radikalisme melalui media sosial dan ruang daring. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga.

“Anak-anak usia 13 tahun menjadi kelompok yang rentan. Karena itu, keluarga tidak boleh diabaikan sebagai ruang utama pencegahan radikalisme,” ujarnya.

Andi Sri juga menyebut posisi perempuan di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dalam penguatan moderasi beragama. Ia menyinggung capaian Indeks Pembangunan Gender Sulsel yang mencapai 93,53 persen.

Selain itu, Sulawesi Selatan memiliki modal sosial dan budaya yang kuat dalam menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya pada komunitas adat Ammatoa Kajang.

Dorong Dialog Khusus Perempuan

Dalam dialog tersebut, Andi Sri mengusulkan agar Al Markaz menggelar forum dialog lintas iman yang secara khusus melibatkan perempuan dari berbagai organisasi dan komunitas.

Ia menilai forum tersebut dapat menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman sekaligus membangun jejaring dalam memperkuat toleransi dan perdamaian.

Usulan lain yang disampaikan yakni menjadikan rumah ibadah lebih ramah perempuan dan anak, termasuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan rumah ibadah.

Ia juga mendorong penguatan literasi digital melalui pelatihan cek fakta bagi perempuan untuk menghadapi penyebaran informasi yang menyesatkan di ruang digital.

Gagasan tersebut mendapat respons positif dalam forum. Bahkan, Prof. Mustari menyatakan dialog khusus perempuan dapat menjadi salah satu agenda yang segera direalisasikan.

Menurutnya, jika menunggu agenda Dialog Kebangsaan tahunan berikutnya, waktunya terlalu lama. Karena itu, pihak Al Markaz akan mencari momentum dan kesiapan untuk menggelar forum tersebut.

Masjid sebagai Ruang Kebangsaan

Pelaksanaan Dialog Kebangsaan ini sekaligus mempertegas komitmen Masjid Al Markaz Al Islami untuk menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam membicarakan berbagai persoalan kebangsaan.

Prof. Mustari berharap forum semacam ini dapat memperkuat kesadaran bahwa perbedaan merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia.

Dengan semangat persatuan, moderasi beragama dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, dialog diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial.

“Yang jelas, dialog ini tiap tahun. Kalau kita menunggu tahun depan mungkin terlalu lama. Kita akan tunggu momen, kesempatan dan kesiapan dari kita,” pungkasnya. (RB