Appi Siapkan Gedung Parkir Terintegrasi, Kawasan TSM hingga Boulevard Jadi Prioritas Penataan

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan parkir liar, kemacetan, dan praktik pungutan liar (pungli) yang masih kerap dikeluhkan masyarakat.

Salah satu solusi yang didorong Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, adalah pembangunan gedung parkir terintegrasi yang dilengkapi sistem digitalisasi sebagai percontohan penataan perparkiran modern di Kota Makassar.

Gagasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Makassar bersama Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).

Menurut Munafri, kawasan-kawasan dengan tingkat aktivitas tinggi seperti Boulevard, Pengayoman, hingga koridor Jalan Metro Tanjung Bunga membutuhkan pola penanganan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

“Sudah banyak laporan masyarakat terkait parkir liar. Kita ingin menghadirkan solusi nyata melalui satu lokasi percontohan yang bisa menjadi model penataan parkir ke depan,” ujar Munafri.

Ia menilai sistem perparkiran yang selama ini berjalan tidak lagi cukup untuk menjawab pertumbuhan kendaraan dan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Karena itu, konsep gedung parkir bertingkat yang didukung teknologi digital dinilai menjadi alternatif yang layak untuk diuji coba.

Selain menata kendaraan agar tidak lagi memenuhi badan jalan, konsep tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta menekan praktik parkir ilegal yang merugikan masyarakat dan daerah.

Munafri menjelaskan, pembangunan fasilitas parkir terpusat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan tata kota yang lebih tertib dan nyaman.

“Kita ingin melihat apakah konsep ini efektif. Jika berhasil, tentu bisa menjadi model yang diterapkan di kawasan lain di Makassar,” katanya.

Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah kawasan sekitar Trans Studio Mall (TSM) dan Phinisi Point (PIPO) di Jalan Metro Tanjung Bunga. Selama ini, area tersebut sering dikeluhkan pengguna jalan karena aktivitas parkir yang memanfaatkan bahu jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Menurut Appi, sejumlah lahan kosong yang berada di sekitar kawasan tersebut dapat dikaji untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir melalui skema kerja sama atau penyewaan lahan.

“Kita perlu mencari alternatif yang realistis. Jika ada lahan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan melalui kerja sama atau sewa, itu bisa menjadi langkah awal menghadirkan building parking sebagai proyek percontohan,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Makassar juga mendorong transformasi sistem pelayanan parkir melalui digitalisasi. Penggunaan pembayaran non tunai dan pengawasan berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah.

Munafri meminta Perumda Parkir Makassar Raya lebih aktif membangun komunikasi kepada masyarakat terkait program pembenahan yang sedang dilakukan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik parkir liar di lapangan.

“Banyak aduan masyarakat yang masuk dan ini membutuhkan solusi konkret. Perumda Parkir harus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan perparkiran di Kota Makassar,” tegasnya.

Tak hanya fokus pada sistem dan infrastruktur, Munafri juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan juru parkir. Ia meminta seluruh jukir yang berada dalam pembinaan Perumda Parkir mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Menurutnya, masih ditemukan oknum yang melakukan penarikan retribusi parkir di lokasi yang sebenarnya telah menerapkan kebijakan parkir gratis.

“Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan parkir gratis masih ada yang meminta bayaran. Persoalan seperti ini harus segera dibenahi agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan parkir semakin baik,” pungkasnya. (*)