Mensos Kejar Target 50 Persen Warga Masuk Sistem Digital Bansos

, Radioalmarkaz.co.id- Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Sulawesi Selatan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen masyarakat Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga akhir tahun.

Hal tersebut disampaikan Syaifullah Yusuf saat menghadiri pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar di GOR Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).

Menurut Syaifullah, digitalisasi bansos menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai data pemerintah, mulai dari data kependudukan Dukcapil, data Regsosek BPS, PLN, kepemilikan kendaraan, aset tanah hingga data perusahaan.

“Intinya ada tiga, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data,” kata Syaifullah.

Ia menjelaskan, melalui sistem digital Perlinsos, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Data yang masuk selanjutnya akan diverifikasi oleh sistem dengan mengacu pada berbagai basis data pemerintah. Proses tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan.

Syaifullah mengatakan, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi melalui Agen Perlinsos. Agen tersebut bertugas membantu warga yang belum mampu mengakses layanan digital secara mandiri.

“Siapa pun boleh menjadi Agen Perlinsos. Wartawan juga boleh kalau bersedia menjadi relawan untuk membantu orang lain,” ujarnya.

Khusus Sulawesi Selatan, Syaifullah menyebut cakupan masyarakat yang telah masuk dalam sistem digital Perlinsos saat ini baru sekitar 6 persen. Makassar menjadi daerah dengan kontribusi terbesar.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan Agen Perlinsos sekaligus memperluas jumlah masyarakat yang masuk dalam sistem.

“Kita punya target sekurang-kurangnya 50 persen warga Indonesia sudah masuk dalam sistem digital kita. Sulawesi Selatan termasuk yang kita harapkan ada percepatan,” katanya.

Syaifullah menambahkan, pemerintah menargetkan lebih dari 50 persen masyarakat telah masuk dalam sistem tersebut pada akhir tahun. Untuk mencapai target itu, seluruh elemen masyarakat diminta terlibat, mulai dari RT/RW, pemuda, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, TNI-Polri hingga wartawan.

Digitalisasi bansos sendiri telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kemudian dikembangkan di 24 kabupaten/kota, termasuk Makassar.

Jika proses berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos pada 2027 akan menggunakan data yang telah diperbarui melalui sistem digital tersebut.

Syaifullah mengatakan sistem juga memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan maupun melakukan koreksi terhadap data.

Dalam uji coba, proses sanggahan terhadap data disebut dapat direspons sistem dalam waktu sekitar 11 hingga 12 menit apabila jaringan dan persyaratan data tersedia dengan baik.

“Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Uji coba kita, 11 menit sudah bisa melakukan koreksi,” jelasnya.

Menurut dia, digitalisasi tersebut diharapkan menghadirkan teknologi yang berkeadilan, sehingga masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan dapat terjangkau, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria tidak masuk sebagai penerima.

Pemerintah juga meminta masyarakat lebih berhati-hati menjaga data pribadi, khususnya NIK dan KTP, setelah ditemukan kasus NIK warga digunakan pihak lain untuk kepemilikan kendaraan, tanah maupun perusahaan.(RB)