Kemendagri Jadikan Sidrap Contoh, Bima Arya Dorong Pemda Bangun Ekosistem Ekonomi

MAKASSAR — Pemerintah daerah di Sulawesi diminta memperkuat sinergi dan menggali potensi ekonomi masing-masing daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Rakor tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota se-Sulawesi serta sejumlah instansi terkait. Forum dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.

Bima Arya mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan kontribusi dari daerah. Karena itu, kepala daerah diminta memahami potensi ekonomi di wilayah masing-masing sekaligus menentukan sektor yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan.

“Karena target pertumbuhan ekonomi 8 persen, ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Bima Arya seusai rakor.

Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Kondisi tersebut membuat strategi pengembangan ekonomi tidak bisa disamaratakan.

“Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Bima Arya, pemerintah pusat bersama Bappenas dan BPS akan terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah, termasuk mengangkat praktik yang telah menunjukkan hasil.

Dalam kesempatan tersebut, ia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang dinilai mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan hilirisasi sektor pangan.

“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan. Salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Bima Arya menyebut pengembangan ekonomi daerah juga perlu mempertimbangkan komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi, termasuk peran belanja pemerintah. Dengan pemetaan yang tepat, potensi daerah dapat diarahkan menjadi sektor penggerak ekonomi.

“Sesuai dengan potensi masing-masing. Karena setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong,” katanya.

Khusus Sulawesi Selatan, Bima Arya menyebut pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut berada di atas rata-rata, sementara inflasi masih terkendali.

Namun, ia menilai tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi juga diikuti kabupaten dan kota.

“Satu bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekonomi daerah.

“Peran daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi amat sangat penting,” katanya.

Sonny mengatakan, perbedaan karakteristik ekonomi setiap daerah turut menentukan strategi yang perlu diterapkan. Daerah yang memiliki sektor industri pengolahan sebagai sektor dominan, misalnya, membutuhkan strategi yang berbeda dengan daerah yang perekonomiannya lebih banyak ditopang sektor pertanian.

Karena itu, penguatan sektor unggulan dan pemahaman terhadap karakteristik ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. (*)