Program Seragam Gratis Makassar Dikebut, Penjahit UMKM Bakal Dilibatkan

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id – Pemerintah Kota Makassar memastikan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP tetap berjalan dan ditargetkan rampung paling lambat pada awal September 2026.

Saat ini, proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit setelah pengadaan kain selesai dilakukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi. Zulkifli Nanda, saat ditemui di Balaikota Makassar, Jumat (17/07) menjelaskan, skema pengadaan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Pemerintah memisahkan proses pembelian kain dan jasa jahit sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program lebih efektif.

“Tahun ini kita membuat metode yang berbeda. Kain dibeli lebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan jasa jahit. Sekarang sudah masuk tahap jasa jahit,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya melibatkan para penjahit lokal yang tergabung dalam UMKM. Namun, seluruh proses tetap harus mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk persyaratan administrasi seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan klasifikasi usaha yang sesuai.

“Kita ingin merangkul penjahit UMKM di Makassar, tetapi semuanya tetap harus sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Sekda mengakui terdapat keterlambatan sekitar satu bulan dalam pelaksanaan program. Meski demikian, pihaknya optimistis seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga serah terima barang dapat diselesaikan sesuai target.

“Perintah Pak Wali Kota jelas, Dinas Pendidikan harus terus dimonitor agar program ini segera selesai. Mudah-mudahan paling lambat awal September semuanya sudah rampung,” jelasnya.

Program seragam gratis tersebut dibiayai melalui APBD Kota Makassar dan menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah di sektor pendidikan.

Pada tahap awal, setiap siswa baru SD dan SMP akan menerima satu pasang seragam utama. Pemerintah juga membuka peluang menambah satu pasang seragam lagi melalui APBD Perubahan apabila kondisi anggaran memungkinkan.

“Untuk sementara satu pasang dulu. Mudah-mudahan nanti di perubahan bisa ditambah satu pasang lagi,” katanya.

Terkait mekanisme pengadaan jasa jahit, Pemkot menggunakan skema kontrak payung untuk mengunci harga dan volume pekerjaan selama satu tahun sehingga tidak terjadi perubahan harga di tengah pelaksanaan.

Zulkifli kembali menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menjual seragam maupun atribut kepada peserta didik. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Wali Kota Makassar.

“Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat berjualan. Jadi tidak boleh menjual seragam ataupun atribut,” tegasnya.

Menanggapi orang tua yang telanjur membeli seragam, Sekda mengatakan bantuan dari pemerintah tidak dimaksudkan sebagai pengganti, melainkan untuk meringankan beban biaya pendidikan.

“Kalau orang tua sudah membeli satu seragam, maka bantuan dari pemerintah bisa menjadi tambahan sehingga anak memiliki dua seragam. Tujuan program ini memang untuk membantu meringankan pengeluaran masyarakat,” pungkasnya.