Muslimat NU Sulsel dan ICATT Siapkan Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan Pesantren

MAKASSAR,Radioalamrkaz.co.id- Upaya memperkuat peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman terus dilakukan. Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan bersama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) akan menggelar Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi pada 22–23 Agustus 2026 di Hotel Claro Makassar.

Mengangkat tema “Transformasi Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045: Memperkuat Tata Kelola, Perlindungan Santri, Ketahanan Ideologi, Kemandirian Ekonomi, dan Transformasi Digital,” forum ini dirancang menjadi ruang dialog kebijakan yang mempertemukan pemerintah, akademisi, ulama, pengelola pesantren, hingga dunia usaha untuk merumuskan langkah strategis bagi penguatan pesantren.

Sekretaris PW Muslimat NU Sulsel, Hj. Mardyawati Yunus, mengatakan kolaborasi dengan DPP ICATT lahir dari kesamaan visi dalam memperkuat kualitas pendidikan pesantren, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, Muslimat NU memiliki bidang khusus yang menangani pendidikan dan kemasyarakatan sehingga program yang diinisiasi ICATT dinilai sangat relevan untuk dikembangkan bersama.

“Kami melihat program yang ditawarkan ICATT sejalan dengan visi Muslimat NU dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan di pesantren, termasuk perlindungan anak dan perempuan. Karena itu kami menyambut baik kolaborasi ini,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Mardyawati menambahkan, panitia juga mengupayakan kehadiran Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU yang juga menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Hj. Arifah Choiri Fauzi, sebagai keynote speaker. Kehadiran Menteri PPPA dinilai penting mengingat isu perlindungan santri menjadi salah satu fokus utama dalam sarasehan tersebut.

Ia juga menyebut Ketua PW Muslimat NU Sulsel, Prof. Hj. A. Majdah M. Zain Muhyiddin, selama ini memiliki perhatian besar terhadap perlindungan perempuan dan anak sehingga kerja sama dengan ICATT dinilai sangat tepat.

Sementara itu, Ketua DPP ICATT, H. Mallingkai Ilyas, mengungkapkan sarasehan ditargetkan diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi, dengan jumlah yang masih berpotensi bertambah.

Menurutnya, penyelenggaraan forum ini merupakan respons terhadap berbagai tantangan yang kini dihadapi pesantren, terutama meningkatnya kasus kekerasan terhadap santri yang turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren.

“Forum ini bukan hanya membahas persoalan yang terjadi, tetapi juga merumuskan solusi, langkah mitigasi, sistem perlindungan santri, serta penguatan tata kelola pesantren secara berkelanjutan,” katanya.

ICATT akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian PPPA, Bank Indonesia, BNPT, pengusaha nasional alumni pesantren, hingga pimpinan pondok pesantren yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola lembaga yang baik.

Selain mendorong implementasi program Pesantren Ramah Anak, forum tersebut juga akan membahas penyusunan mekanisme pengaduan, standar operasional penanganan kasus kekerasan, penguatan ekonomi pesantren, transformasi digital, serta penguatan moderasi beragama dan ketahanan ideologi.

Mallingkai menambahkan, sekitar 96 persen anggota DPP ICATT merupakan alumni pondok pesantren yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Karena itu, organisasi tersebut merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus berkontribusi dalam penguatan pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Berbeda dengan seminar pada umumnya, Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi akan dikemas dalam bentuk policy dialogue yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. Kegiatan ini juga akan menghadirkan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola kelembagaan, perlindungan santri, penguatan ekonomi umat, transformasi digital, hingga strategi membangun citra positif pesantren di era digital.

Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dirangkum dalam Rekomendasi Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi dan Deklarasi Makassar tentang Transformasi Pesantren 2026, yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai kontribusi pemikiran dalam mendukung penguatan pesantren menuju Indonesia Emas 2045. (*)