Makassar Raih Harmony Award 2025, Bangkit dari Daftar Kota Tidak Toleran
JAKARTA, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih Harmony Award 2025 kategori FKUB Kota Berkinerja Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Agama RI dalam acara puncak di Hotel DoubleTree Hilton Kemayoran, Jakarta, Jumat malam (28/11/2025).
Capaian ini menjadi tonggak penting bagi Makassar, mengingat kota ini sebelumnya sempat masuk daftar 10 kota paling tidak toleran versi Setara Institute. Kini, penghargaan tersebut membuktikan keberhasilan berbagai program penguatan kerukunan yang dilakukan secara konsisten selama dua tahun terakhir.
Sekretaris FKUB Makassar, Usman Sofian, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja kolaboratif berbagai pihak.
“Ini hasil sinergi pemerintah kota, tokoh agama, komunitas akar rumput, dan masyarakat. Kerja sama ini membuktikan bahwa Makassar mampu menjaga keberagaman sebagai kekuatan,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Ketua FKUB Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, menegaskan bahwa ini merupakan pertama kalinya Makassar masuk nominasi sekaligus memenangkan kategori tersebut.
“Ini pengakuan nasional atas kerja kolektif seluruh unsur kota dalam merawat toleransi dan kerukunan,” katanya.
Berbagai program FKUB bersama Pemkot Makassar menjadi penopang capaian ini, di antaranya dialog lintas iman, mediasi rumah ibadah, forum Ngopi Kerukunan, hingga aplikasi Makassar Sikatutui untuk rekomendasi pendirian rumah ibadah. Selain itu, terdapat pembentukan agen moderasi beragama di seluruh kelurahan serta penerbitan buku Kerukunan Umat Beragama edisi 2025.
Penghargaan ini juga sejalan dengan capaian harmoni nasional yang disebut Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, sebagai “rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia”.
“Tidak ada kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni lahir dari kesediaan menerima perbedaan,” tegasnya.
Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, menambahkan bahwa Harmony Award menjadi dorongan bagi daerah untuk terus berinovasi menciptakan ruang kerukunan.
“Penghargaan ini bukan simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata pemerintah daerah dan FKUB,” ujarnya. (*)
