Tutupan Lahan dan Pertambahan Lahan Kritis Pemicu Kerusakan DAS di Sulsel

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak menyebabkan bencana hidrometrologi seperti bencana banjir dan longsor. Belum lagi perubahan penggunaan lahan, sarana drainase dan prasarana yang belum baik dan
kelembagaan yang belum mantap.

Sulawesi Selatan menghadapi kenyataan pahit banyak aliran DAS mengalami kerusakan.

Kepala bidang DAS dan Konservasi DLHK Nazaruddin Kammisi mengatakan kerusakan yang terjadi mencakup perubahan tambahan lahan kritis dan degradasi vegetasi.

“Pemerintah pun telah menyusun rencana pengelolaan jangka panjang sebagai respons. Rencana ini kemudian diturunkan menjadi rencana lima tahunan dan tahunan, untuk memastikan intervensi berjalan secara sistematis,” ujarnya, Senin 26 Mei 2025

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa DAS Bila Walanae yang sebagian besar melintasi 6 (enam) Kabupaten yaitu Maros, Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang dan Enrekang merupakan DAS yang sebagian besar masuk dalam kategori DAS yang ‘dipulihkan’, untuk itu diperlukan komitmen para pihak untuk melaksanakan aksi nyata pemulihan berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang terintegrasi dari hulu, tengah hingga
hilir.

Sementara Ketua Forum DAS Usman Arsyad membenarkan kerusakan DAS yang terjadi di Sulsel dan kondisinya itu sudah harus dipulihkan ada beberapa komponen biofisiknya itu yang sudah mengalami kerusakan salah satunya adalah perubahan tutupan lahan yang berupa hutan dan kemudian pertambahan lahan kritis jadi sudah betul ada kerusakan.

“Beberapa DAS itu rusak dan semuanya bisa lihat di Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang pengelolaan daerah aliran. Dampak-dampak yang ditimbulkan tentang kerusakan sebetulnya kita bisa lihat indikatornya saja kalau dulu itu banjir dalam satu tahun kita bisa hitung sekarang itu intensitasnya semakin merapat jadi lebih sering terjadi banjir ditambah dengan longsor dan kekeringan juga kebakaran kebakaran,” tuturnya.

Andree Ekadinata, Direktur CIFOR-ICRAF Indonesia, menyebut bahwa pihaknya tengah membangun proyek “Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods” di Kabupaten Bone, Sulsel.

“Proyek ini mencoba memperkenalkan restorasi lahan dengan sistem agroforestri yang memadukan tanaman kehutanan dan pertanian untuk menjaga fungsi lindung sekaligus memberi nilai ekonomi bagi petani,” katanya.

“Pemerintah provinsi pun mulai menggulirkan kebijakan edukatif, salah satunya dengan mendorong siswa sekolah dasar hingga SMA untuk menanam pohon sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pemulihan lingkungan,” lanjutnya.

Program ini menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak kerusakan DAS secara bertahap.

Namun realitasnya, krisis terus bergerak lebih cepat daripada penanganan. Luas lahan kritis saat ini diperkirakan mencapai 122.000 hektare, atau sekitar 22% dari total wilayah. Setiap tetes air hujan yang tidak meresap ke tanah adalah potensi banjir di masa depan.

“Karena itulah, para ahli sepakat: satu-satunya cara untuk menjaga keberlangsungan hidup di daratan adalah dengan menjaga DAS,” pungkas Andree.

Pemutakhiran dokumen RPDAS dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, BPDAS, serta Forum DAS, bekerja sama dengan ICRAF Indonesia dalam riset-aksi Land4Lives yang didukung oleh pemerintah Kanada. (RB)