Seskemenkop: Kendala Utama Koperasi Merah Putih Ada di Proposal Bisnis

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi menegaskan bahwa kendala utama operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan lagi soal permodalan, melainkan kesiapan koperasi dalam menyiapkan proposal bisnis.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan akses pembiayaan melalui bank-bank Himbara maupun mitra BUMN, sehingga koperasi tinggal mengajukan proposal usaha agar bisa segera beroperasi.

“Meskipun kemudian dari sisi

pembiayaan, karena memang membutuhkan satu proses penyiapan, kita harus menyiapkan proposalnya, kemudian menyiapkan juga dari sisi sarana tempatnya dan servisnya, ini memang membutuhkan waktu,” kata Zabadi usai membuka Rapat Koordinasi Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar, Selasa (23/9/2025).

Ia menyebutkan lebih dari 10 ribu koperasi sudah beroperasi.

“Insya Allah akhir bulan ini pembiayaan untuk 10 ribu koperasi besar Merah Putih bisa dijalankan, dan targetnya sampai akhir tahun ada 80 ribu koperasi Merah Putih yang sudah operasional,” terang Zabadi.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan dana yang ditempatkan di bank-bank Himbara.

Selain itu, sejumlah mitra BUMN dari sektor energi, pangan, logistik, hingga PT Pos Indonesia juga dilibatkan untuk mendukung percepatan operasional koperasi.

“Terkait pembiayaan sebenarnya sudah tidak ada isu, karena pemerintah sudah merilis dan menyiapkan bank-bank Himbara. Yang diperlukan sekarang adalah penyiapan proposal bisnis secara baik oleh koperasi,” tegasnya.

Di Sulawesi Selatan sendiri, dari 3.059 koperasi desa dan kelurahan, baru 38 koperasi Merah Putih yang dinyatakan aktif.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyebut hal itu terjadi karena koperasi belum tuntas masuk ke sistem SIM Kopdes, yang menjadi syarat utama untuk mengakses permodalan.

“Selama ini kendalanya di permodalan, tapi sebenarnya itu sudah selesai karena ada Rp200 triliun yang diinjeksikan ke perbankan. Tinggal bagaimana koperasi menyiapkan proposal bisnis. Bahkan sudah ada kesepakatan dengan Kemenpan, 1–3 orang P3K akan ditempatkan untuk membantu koperasi Merah Putih, sehingga tidak ada alasan lagi kekurangan SDM,” terang Jufri.

Diketahui Kementerian Koperasi mengadakan Rapat koordinasi Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Makassar.

Rapat ini merupakan forum regional ketiga setelah sebelumnya digelar di Bali dan Batam.

Masih ada tiga regional lain yang akan dilaksanakan hingga akhir September 2025.

Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi antara Kementerian Koperasi, dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta mitra BUMN untuk mempercepat sosialisasi dan pendampingan koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

Zabadi menegaskan, dalam 1-2 minggu ke depan pemerintah daerah diharapkan segera melakukan sosialisasi kepada koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing.

“Sehingga kita harapkan pada Oktober nanti akselerasinya semakin masif, dan koperasi Merah Putih benar-benar menjadi pilar ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,” tutupnya.