Sekolah Bukan Zona Aman Dari Hoaks

Sekolah Bukan Zona Aman Dari Hoaks

Makassar, Radioalmarkaz.co.id-Hoaks dan informasi palsu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat digital. Namun bagi orang tua, hoaks bukan sekadar informasi keliru, melainkan ancaman yang bisa memicu kepanikan, merusak rasa aman, bahkan berdampak pada psikologis dan masa depan anak.

Pengalaman sejumlah orang tua dan aktivis menunjukkan bagaimana misinformasi dan disinformasi bekerja secara sistematis memanfaatkan emosi, rasa takut, dan kepercayaan dalam ruang-ruang yang dianggap aman.

Telepon Pagi yang Mengguncang Keluarga

Pengalaman pahit tersebut dialami Muh. Idris, orang tua siswa SMP, yang dua kali menjadi korban informasi hoaks terkait anaknya. Peristiwa pertama terjadi pada 2024.

Pagi itu, istrinya menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pihak kepolisian dan menyebutkan bahwa anak mereka mengalami kecelakaan.

“Istri saya langsung kaget dan shock karena telepon datang pagi-pagi,” kata Idris.

Beruntung, istrinya masih sempat menghubunginya sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Idris yang saat itu baru saja mengantar anaknya ke sekolah, langsung merasa ada kejanggalan.

“Saya bilang, tunggu dulu, jangan panik. Anak saya baru lima menit saya tinggalkan di sekolah, masih di gedung,” ujarnya.

Ketika nomor penelepon tersebut dihubungi kembali, tidak ada respons. Pesan singkat pun tidak dibalas. Idris semakin yakin bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berpotensi menjadi modus penipuan.

“Biasanya ujung-ujungnya minta uang, alasan biaya perawatan atau pertolongan,” jelasnya.

Untuk memastikan, Idris langsung menghubungi guru anaknya. Jawaban dari pihak sekolah memastikan kecurigaannya.
<span;>“Gurunya bilang anak saya masih di sekolah. Dari situ jelas itu bohong,” katanya.

Tuduhan Tidak Senonoh dan Dampak Disinformasi

Peristiwa kedua yang dialami Idris jauh lebih serius. Ia menerima informasi bahwa anaknya dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh di gedung sekolah yang masih dalam tahap pembangunan.

Informasi tersebut langsung menjadi dasar pengambilan keputusan pihak sekolah untuk menjatuhkan sanksi skorsing selama satu minggu.

“Saya kaget. Tuduhan itu berat dan dampaknya besar buat anak,” ujar Idris.

Ia mendatangi sekolah dan meminta penjelasan rinci mengenai kronologi kejadian. Dari penelusurannya, Idris menemukan bahwa anaknya datang ke lokasi karena dipanggil temannya, bukan atas inisiatif sendiri.

Di lokasi tersebut juga terdapat beberapa siswa lain serta seorang alumni.

“Anak saya ini polos. Dipanggil teman, ya datang,” katanya.

Idris juga mempertanyakan lemahnya pengawasan sekolah yang membiarkan orang luar masuk saat jam pelajaran berlangsung.
“Kalau orang luar bisa masuk, lalu kenapa anak saya yang disalahkan?” tegasnya.

Setelah klarifikasi dilakukan, Idris menilai bahwa informasi awal yang berkembang di lingkungan sekolah telah berubah menjadi disinformasi informasi yang tidak diverifikasi, namun dipercaya dan dijadikan dasar keputusan.
“Ini contoh nyata bagaimana informasi yang salah bisa merugikan anak,” ujarnya.

Hoaks di Grup Orang Tua Murid

Kasus serupa dialami Andi Bunga Tongeng pada 2025. Ia menerima informasi terkait anaknya yang beredar di grup WhatsApp orang tua murid. Informasi tersebut menyebutkan kelas anaknya secara detail, sehingga tampak meyakinkan.
“Waktu pertama dapat, saya berusaha tenang. Tidak langsung percaya,” kata Andi.

Meski demikian, ia mengakui bahwa informasi yang beredar di grup orang tua memiliki daya pengaruh kuat karena dianggap berasal dari lingkungan terpercaya.
“Yang menyebarkan bukan orang yang saya kenal dekat, tapi ada di grup,” ujarnya.

Andi memilih memverifikasi informasi tersebut dengan menghubungi wali kelas. Setelah dipastikan tidak benar, kekhawatiran pun mereda.
“Sempat bikin heboh dan cemas, tapi setelah itu selesai. Saya jadi lebih waspada,” katanya.

Anak sebagai Sasaran Empuk Hoaks Digital

Fenomena ini mendapat perhatian dari Lusia Palulungan, aktivis perempuan. Ia menilai anak-anak berada dalam posisi paling rentan terhadap misinformasi dan disinformasi.

“Platform digital belum sepenuhnya ramah anak, sementara literasi digital keluarga masih lemah,” ujar Lusia.

Menurutnya, hoaks tidak hanya menyasar anak secara langsung, tetapi juga melalui orang tua, guru, dan lingkungan terdekat.

“Misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa sengaja, sementara disinformasi disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan. Keduanya berbahaya karena sulit dibedakan,” jelasnya.

Lusia juga menyoroti peran algoritma media sosial yang bekerja berdasarkan emosi.

“Anak yang sering menonton satu jenis konten akan terus disuguhi konten serupa, termasuk hoaks. Mereka bisa terjebak dalam ruang gema,” katanya.

Kekerasan Digital dan Lemahnya Perlindungan

Warida Safei, aktivis perempuan dan anggota LPA Sulsel, menambahkan bahwa hoaks berkaitan erat dengan meningkatnya kekerasan digital terhadap anak.

“Pada 2020–2021, terjadi peningkatan 30–50 persen kasus kekerasan digital,” kata Warida.

Menurutnya, disinformasi membuat anak takut melapor dan merasa terancam. “Indonesia tidak kekurangan regulasi, tapi implementasinya masih lemah. Pelaporan masih reaktif,” ujarnya.

Hoaks Lokal dan Kepanikan di Grup WhatsApp

Pengalaman hoaks juga dialami Kiki, aktivis dari LPA Apik, yang menilai pandemi COVID-19 menjadi titik balik masifnya penyebaran informasi palsu.

“Sejak pandemi, hoaks semakin banyak karena aktivitas tatap muka dibatasi dan media sosial jadi sumber informasi utama,” kata Kiki.

Ia mengaku sering menerima informasi hoaks terkait kekerasan, perkelahian, hingga kecelakaan, terutama di grup WhatsApp keluarga, alumni, orang tua siswa, dan komunitas.

“Biasanya orang meneruskan karena merasa informasinya penting, padahal sumbernya belum jelas,” ujarnya.

Kiki mencontohkan hoaks yang menyebut wilayah Biringkanaya, Makassar, sebagai titik rawan pembusuran pemuda. Informasi tersebut disertai narasi seolah-olah laporan resmi aparat.

“Sebagai pendamping kasus, saya jadi was-was karena sering beraktivitas sampai malam,” katanya.

Meski sempat takut, Kiki memilih mengecek kebenaran informasi tersebut melalui media lokal dan jejaring teman.

“Kesulitannya, kalau hoaks itu sifatnya lokal, akses ke sumber terpercaya juga terbatas,” ujarnya.

Setelah memastikan informasi tersebut tidak benar, Kiki langsung meluruskan di grup.

“Saya tidak mau perempuan dan orang tua lain merasa takut seperti saya,” katanya.

Peran Orang Tua sebagai Benteng Terakhir

Para narasumber sepakat bahwa orang tua memiliki peran kunci dalam memutus rantai hoaks. Pengawasan proaktif, pembatasan waktu layar, dan komunikasi terbuka menjadi langkah penting. “Anak harus merasa aman untuk bercerita,” kata Lusia.

Muh. Idris menegaskan pentingnya ketenangan. “Tenang dulu, cek sumbernya, hubungi pihak yang berwenang. Jangan langsung percaya,” ujarnya.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi ancaman nyata bagi rasa aman, psikologis, dan masa depan anak.

Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi, verifikasi, dan keberanian untuk menghentikan hoaks menjadi tanggung jawab bersama.

Setiap orang bisa saja menjadi sasaran empuk dalam informasi yang tidak benar atau bahasa kerennya Hoaks. Perlunya mempelajari situasi dan menghadapi dengan tenang tanpa kalang kabut.

Sekolah dan Ilusi Ruang Aman

Selama ini, sekolah kerap dipersepsikan sebagai ruang aman bagi anak tempat belajar, bertumbuh, dan dilindungi dari ancaman luar. Namun berbagai pengalaman orang tua menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar di era digital.

Sekolah bukan ruang steril dari arus informasi, termasuk hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Justru, karena sekolah dihuni oleh jejaring kepercayaan yang kuat antara guru, orang tua, dan siswa, informasi palsu dapat menyebar lebih cepat dan berdampak lebih luas.

Ketika sebuah informasi datang dengan embel-embel dari sekolah
“kata guru”, atau “info dari grup orang tua”, filter kritis sering kali melemah. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi pendidikan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab atau diperparah oleh kelalaian dalam verifikasi.

Akibatnya, anak menjadi pihak yang paling dirugikan baik secara psikologis, sosial, maupun akademik.

Dampak Psikologis yang Kerap Diabaikan

Hoaks yang menyeret nama anak tidak berhenti pada klarifikasi atau permintaan maaf. Dampaknya bisa menetap lama. Anak yang dituduh, dipermalukan, atau diberi sanksi berdasarkan informasi keliru berisiko mengalami trauma, rasa malu, kecemasan, hingga kehilangan kepercayaan diri.

Dalam kasus tertentu, anak juga bisa menarik diri dari lingkungan sekolah, mengalami penurunan prestasi, atau enggan berinteraksi dengan teman sebaya.

Sayangnya, dampak psikologis ini kerap dianggap sepele. Fokus sering hanya pada “masalah sudah selesai” atau “informasi sudah diluruskan”, tanpa memikirkan proses pemulihan anak. Padahal, bagi anak, stigma dan rasa tidak aman bisa melekat jauh lebih lama dibanding orang dewasa.

Di sinilah pentingnya perspektif perlindungan anak dalam setiap pengambilan keputusan berbasis informasi.

Tanggung Jawab Sekolah dalam Era Disinformasi

Sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga harus berperan aktif sebagai penjaga ekosistem informasi yang sehat.

Setiap laporan, isu, atau tuduhan yang melibatkan siswa semestinya melalui proses verifikasi berlapis, transparan, dan adil. Keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, apalagi berbasis rumor, berpotensi melanggar hak anak.

Selain itu, sekolah perlu memiliki protokol komunikasi yang jelas: siapa yang berhak menyampaikan informasi, melalui kanal apa, dan dengan bahasa seperti apa.

Grup WhatsApp orang tua, misalnya, seharusnya tidak menjadi ruang bebas tanpa moderasi. Tanpa aturan yang tegas, grup tersebut justru bisa menjadi medium subur penyebaran hoaks dan kepanikan kolektif.

Literasi Digital sebagai Kebutuhan Mendesak

Berbagai kasus ini menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi orang tua, guru, dan siswa. Literasi digital tidak hanya soal kemampuan menggunakan gawai, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mengelola emosi saat menerima informasi, serta memahami dampak dari membagikan pesan yang belum tentu benar.

Bagi orang tua, literasi digital berarti berani berhenti sejenak sebelum bereaksi, memeriksa sumber, dan tidak ragu bertanya langsung pada pihak terkait.

Bagi sekolah, literasi digital berarti membekali guru dan tenaga pendidik dengan pemahaman tentang disinformasi dan cara menanganinya.

Sementara bagi anak, literasi digital adalah bekal untuk mengenali mana informasi yang patut dipercaya dan mana yang perlu dipertanyakan.

Menjadi Tenang di Tengah Kepanikan

Satu benang merah dari pengalaman para orang tua adalah pentingnya sikap tenang. Hoaks bekerja dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, dan dorongan untuk bertindak cepat.

Ketika emosi mengambil alih, nalar sering tertinggal. Karena itu, ketenangan menjadi benteng pertama dalam menghadapi informasi yang meresahkan.

Bersikap tenang bukan berarti abai, melainkan memberi ruang bagi akal sehat untuk bekerja: memverifikasi, bertanya, dan memastikan.

Sikap ini juga menjadi contoh penting bagi anak bahwa setiap masalah bisa dihadapi tanpa kalang kabut, dan setiap informasi perlu diuji sebelum dipercaya.

Penutup: Tanggung Jawab Bersama

Hoaks bukan semata persoalan individu yang lengah, tetapi masalah sistemik yang melibatkan teknologi, budaya berbagi informasi, dan lemahnya literasi.

Anak, sebagai kelompok paling rentan, membutuhkan perlindungan kolektif dari orang tua, sekolah, komunitas, dan negara.

Di tengah derasnya arus informasi digital, keberanian untuk berhenti, bertanya, dan meluruskan informasi menjadi tindakan yang bermakna. Setiap orang memiliki peran sekecil apa pun dalam memutus rantai hoaks. Karena pada akhirnya, melindungi anak dari dampak informasi palsu bukan hanya soal kebenaran, tetapi soal menjaga rasa aman, martabat, dan masa depan mereka. (RB)

Liputan Ini hasil kolaborasi  Radioalmarkaz.co.id, Kabar Makassar, konde.co  dan di dukung oleh BBC Media Action